REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi Ibu Kota. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta justru mengaku tak memiliki target bebas banjir.

"Sejauh ini kita belum punya target itu (bebas banjir). Tetapi BPBD akan selalu berusaha mengambil langkah-langkah konkrit dan strategis dalam pencegahan banjir," ujar Ketua BPBD DKI Bambang Musyawardhana, Senin (14/1).

Menurut Bambang, hambatan pencegahan banjir justru datang dari warga sendiri. Ia mengatakan, pencegahan banjir sangat bergantung pada normalisasi sungai.

Untuk melakukan hal itu, kata dia, pemerintah harus melakukan pembebasan lahan warga yang berada di dekat sungai sesuai dengan harga pasar. Namum, warga malah menolak dan meminta tanahnya dibeli dengan harga tinggi.

"Contohnya warga di Pesanggrahan. Mereka menjual tanah dengan harga sangat mahal. Satu meter mereka minta Rp 5 juta, padahal pemerintah menawarkan normalnya Rp 1 juta. Alasannya ekonomi dan macam-macam," jelas dia.

Gubernur DKI Jakarta Joko Wiodo mengatakan, butuh waktu yang lama untuk menjadikan Jakarta bebas banjir. Jika berkaca pada Rotterdam, Belanda, kata Jokowi, mereka menghabiskan waktu 200 tahun untuk membangun sistem pengendali banjir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika