REPUBLIKA.CO.ID,BANGKOK -- Komisi Nasional Antikorupsi (NACC) mengatakan tengah menyelidiki kaitan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dengan skema subsidi beras pemerintah.

Kebijakan subsidi tersebut menjamin petani beras Thailand mendapatkan harga yang lebih tinggi di pasar global. Namun, kritik mengatakan harga tersebut terlalu tinggi dan rawan korupsi.

NACC telah menuntut seorang menteri dan sedang menyelidiki menteri lain. Kabar ini datang di tengah gelombang protes intens yang menuntut Yingluck mundur. Massa antipemerintah menuduh pemerintahan Thailand dijalankan di bawah kendali saudara Yingluck, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Skema pembelian beras diluncurkan pada 2011. Skema ini bertujuan mendorong pendapatan petani dan membantu mengentaskan kemiskinan di desa. Namun, hasilnya stok beras melimpah yang tidak bisa dijual pemerintah.

NACC menyelidiki peran Yingluck dalam skema dan kemungkinan kelalaian tugas. "Mereka yang mengawasi kebijakan itu tahu adanya kerugian, tapi mereka tidak  menghentikannya," ujar Juru Bicara NACC Vicha Mahakhun dalam konferensi pers, seperti dilansir BBC, Kamis (16/1).