REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- "Pelumpuhan Bangkok" oleh para demonstran anti-pemerintah yang pada Jumat menjadi hari kelima melanggar undang-undang, mungkin akan berlangsung hingga 2 Februari - tanggal yang dijadwalkan untuk pemilihan umum nasional, kata seorang pejabat tinggi pemerintah Jumat.
Kepala Dewan Keamanan Nasional Paradorn Patanatabut mengatakan, protes jalanan yang berkepanjangan, yang dipimpin oleh mantan deputi PM Suthep Thaugsuban dan beberapa mantan legislator dari Partai Demokrat, mungkin mungkin akan terjadi sampai dengan tanggal pemungutan suara karena mereka tampaknya bermaksud untuk mengganggu proses pemilu dan menekan Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra serta anggota kabinet sementaranya untuk mundur.
Menyebut diri mereka Komite Reformasi Demokratis Rakyat, para pemimpin protes bertahan bahwa pemerintah sementara terpilih harus digantikan oleh satu "dewan rakyat" yang tidak dipilih, menunda skala besar "reformasi" negara.
Paradorn mengatakan ia prihatin atas kemungkinan kekerasan jalanan mungkin terjadi antara demonstran dan polisi, serta kerusuhan mungkin terjadi di tempat-tempat pemungutan suara.
"Tangan ketiga tidak diketahui mungkin mendukung pihak tertentu bisa jadi menabur kekerasan jalanan dan sabotase pemilu," katanya.
Para pengunjuk rasa anti-pemerintah terus melakukn aksi "pelumpuhan Bangkok" sejak Senin dengan menduduki persimpangan-persimpangan utama, melumpuhkan lalu lintas di jantung ibu kota termasuk distrik bisnis Sukhumvit, Silom dan Patumwan, serta mengepung tempat-tempat pemerintah untuk memaksa para pegawai untuk berhenti kerja dan menutup akses publik.
Pemerintah sementara, di mana Partai Pheu Thai adalah inti, dan partai-partai politik lain yang berlomba dalam pemilu telah memutuskan untuk mempertahankan tanggal pemungutan suara meskipun protes jalanan berkepanjangan dan terjadi perbedaan pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum yang telah diminta untuk menunda pemilu sampai awal Mei.
Badan pemilihan telah mengantisipasi kerusuhan dan kekerasan yang mungkin terjadi pada para pejabat dan warga yang pergi ke tempat-tempat pemungutan suara pada 2 Februari.
Suthep dan pengikutnya telah mengancam menahan dan menggulingkan Yingluck dari kekuasaan. Keamanan untuk perdana menteri sementara itu telah ditingkatkan di Kantor Wakil Menteri Pertahanan di daerah Muangtong Thani, di mana dia mengadakan pertemuan dengan para pejabat tinggi pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan pada Jumat.
Ratusan pengunjuk rasa anti-pemerintah Jumat pindah dari daerah terdekat Chaeng Wattana ke tempat terdekat dengan Kantor Wakil Menteri Pertahanan. Mereka mengancam akan menangkap perdana menteri sementara polisi dan tentara bersikap siaga tinggi untuk menjaga berbagai kemungkinan.
Sementara itu, misi polisi telah disiapkan untuk menangkap Suthep selaku pemimpin pemberontakan dan perintah penangkapan telah dikeluarkan. Dia diketahui dilindungi oleh sekitar 40 pengawal, diyakini tersembunyi dan bersenjata, menurut polisi.
Polisi tidak mengatakan seberapa cepat misi tersebut akan melakukan tugasnya, sementara Yingluck berulang kali bersumpah untuk tidak pernah menggunakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.
Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Nipat Thonglek telah menginstruksikan komandan angkatan darat, laut dan udara untuk memastikan bahwa tidak ada bawahan mereka yang dipekerjakan sebagai penjaga untuk setiap pemimpin protes, atau secara aktif terlibat dalam protes jalanan itu.
"Setiap tindakan tentara yang tak pantas tidak hanya akan melanggar disiplin militer tetapi menyebabkan tidak menghormati dan merusak angkatan bersenjata secara keseluruhan. Mereka yang ditemukan membawa senjata tanpa izin tidak hanya akan dihukum karena tak disiplin tetapi juga menghadapi dengan tuntutan pidana," tegasnya.
Beberapa perwira tentara dan angkatan laut sudah ditemukan telah bertindak sebagai penjaga bagi para pemimpin protes dan ditangkap karena kepemilikan pistol tanpa izin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika