REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Angka kemiskinan di Kabupaten Sleman selama 2013 turun tipis, dua persen dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan mencapai 13,89 persen atau sebanyak 45.037 Kepala Keluarga (KK).
Angka tersebut didapat dari pendataan sosial ekonomi Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan selama 2013. Hasil itu menunjukkan penurunan dari 15,85 persen angka kemiskinan pada 2012 atau 49.471 KK.
Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu mengakui pengurangan angka kemiskinan di Sleman masih kecil. Padahal, Pemkab membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) dari tingkat kecamatan hingga pedukuhan untuk menggerakkan masyarakat mengurangi angka kemiskinan.
"Pembentukan TPK kami lakukan karena kegelisahan dari kita bahwa pengurangan angka kemiskinan di Sleman kecil," ujarnya di Pemkab Sleman, Jumat (17/1).
Dalam penanggulangan kemiskinan, kendala yang dihadapi Pemkab Sleman terkait dengan pendataan warga miskin. Pendataan keluarga miskin berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, sejumlah bantuan untuk program pengurangan kemiskinan tidak tepat sasaran.
"Beberapa kali kami mendorong data kami bisa dipakai pemerintah pusat agar program bantuan tepat sasaran," ujarnya.
Pendataan kemiskinan dari Pemkab Sleman tahun ini menggunakan basis rumah tangga, agar dapat disesuaikan dengan BPS. Yuni menilai kesesuaian data dengan BPS dapat membuat anggaran efisien.
"Kalau data akurat, APBD tidak perlu lagi diberikan kepada warga miskin yang masih ada karena bantuan tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Untuk kembali menekan angka kemiskinan, Pemkab Sleman menguatkan kelembagaan TPK. Pemkab Sleman mengucurkan dana Rp10 juta selama setahun untuk TPK tingkat kecamatan. Sementara, TPK tingkat desa dan padukuhan masing-masing menerima Rp3 juta dan Rp1,2 juta per tahun.
Petugas yang tergabung dalam TPK diakui Yuni masih bersifat sukarela. Karena itu, Pemkab memacu kinerja petugas dalam TPK dengan memberikan penghargaan khusus untuk TPK. Penghargaan tersebut diberikan kepada TPK yang memiliki inovasi khusus untuk mengurangi angka kemiskinan.
Meski penurunan angka kemiskinan masih kecil, sejumlah kepala keluarga Sleman berinisiatif untuk mengembalikan kartu miskin karena perekonomian keluarga telah meningkat.
Sebanyak 74 kepala keluarga mengembalikan kartu misin selama 2013. Bagi warga yang sudah mengembalikan kartu miskin, Pemkab Sleman akan memfasilitasi bantuan modal.
Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Sleman, Sigit Endarto mengatakan data warga miskin akan digunakan untuk sejumlah program pengentasan kemiskinan di setiap dinas.
Tahun ini angka kemiskinan ditarget bisa menurun kembali hingga 2 persen. "Data itu untuk program kemiskinan termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga akta kelahiran," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika