REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Pemerintah Australia resmi mengumumkan akan memotong dana bantuan luar negeri sekitar AUD$ 100 juta atau sekitar Rp 10 triliiun pada anggaran Australia tahun ini dan bantuan akan ditujukan untuk memerangi kemiskinan di kawasan Asia Pasifik.

Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan, total dana bantuan tahun ini akan mencapai lebih dari AUD$ 5 miliar atau berkurang sekitar AUD$ 107 juta dari tahun lalu.

Dua hari sebelum pemilu Ferderal tahun lalu (2013), kubu Koalisi memang telah menyampaikan rencana akan memangkas anggaran bantuan luar negeri sebesar AUD$ 4,5 miliar untuk empat tahun ke depan.

Bishop mengatakan sangat penting kalau anggaran bantuan luar negeri Australia "berpijak pada yang berkelanjutan " ."Anggaran bantuan akan lebih dari AUD$ 5 miliar tahun ini dan selanjutnya akan meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan Indeks Harga Konsumen," katanya, baru-baru ini.

Menurutnya langkah ini untuk memfokuskan anggaran dana bantuan sehingga memberikan hasil yang efektif.

“Kami berfokus pada pengentasan kemiskinan, kami berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, hasil pendidikan yang lebih baik dan hasil kesehatan yang lebih baik di kawasan kita. Kami juga ingin memastikan kita dapat memanfaatkan keterlibatan sektor swasta,” lanjutnya lagi.

Lembaga bantuan menyoroti pemangkasan ini saat pertama kali diumumkan dan mengatakan pemangkasan akan mendorong mereka untuk meninjau sejumlah program di kawasan tersebut.

Namun, Bishop berkeras dengan menegaskan komitmen pendanaan tersebut merupakan penambahan dana bantuan.

"Di bawah anggaran terakhir pemerintahan Partai Buruh, mereka menerima 2,5 persen dari bantuan pembangunan luar negeri (ODA) " tutur Bishop.

Bishop menjelaskan dana bantuan akan difokuskan pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Samudra Hindia, termasuk investasi di Indonesia, Kepulauan Solomon, Nauru dan Filiphina.

Pengelolaan Kaku dan Ketat

Direktur Eksekutif ActionAid, Archie Law, yang telah beropreasi di 40 negara seluruh dunia mengatakan pemangkasan ini telah diantisipasi, namun lembaga bantuan ingin melihat lebih detail terkait pelaksanaannya.

"Tapi apa yang belum dilakukan sampai saat ini adalah memberikan sedikit lebih detail soal  bagian mana yang dipangkas," katanya kepada ABC News 24.

Dia memperkirakan kekhawatiran tampaknya program untuk Afrika dipangkas hingga setengah, padahal kawasan ini banyak masyarkat yang miskin ketimbang kawasan lainnya di dunia.

Law sepakat harus ada akuntabilitas pada pengawasan terhadap bagaimana dana bantuan Australia digunakan, tapi dia juga menegaskan kalau ‘checks and balances’ saat ini sudah memadai.

“Saya berpendapat program bantuan Australia diatur dengan sangat kaku dan ketat,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika