REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mengkritik lemahnya sensitivitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap korban bencana di Tanah Air. Ini dilihat dari lambatnya SBY menyambangi para korban erupsi Gunung Sinabung yang sudah berlangsung sekitar empat bulan.
"Seharusnya presiden memiliki sensitivitas terhadap berbagai bencana di daerah," kata anggota Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (21/1).
Kehadiran SBY di tengah korban bencana penting untuk memberi harapan positif korban agar tidak merasa berjuang sendiri menghadapi kesusahan bencana. "Rakyat akan merasa negara hadir di tengah kesulitan mereka," ujar Ace.
Politisi Partai Golkar tersebut berpendapat, SBY jangan hanya mengandalkan laporan pemda untuk mengetahui situasi korban bencana. Namun mesti hadir langsung agar dapat menentukan kebijakan yang tepat menangani para korban.
"Tidak cukup sekedar telepon-teleponan. Misalnya soal Sinabung jangan hanya cuma menerima laporan gubernur," katanya.
Ace juga menyangkan perhatian SBY kepada para korban bencana yang terkesan politis. Dia mencontohkan saat Gunung Merapi meletus pada 2010, SBY menyempatkan diri menjalankan tugas dari Yogyakarta.
Namun saat Gunung Sinabung meletus, tidak terlihat simpati SBY kepada para korban. "Saya sangat menyesalkan sikap politisasi presiden terhadap bencana," ujarnya.
Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR, Saleh Husin juga menyayangkan empati SBY terhadap para korban bencana alam. Menurutnya SBY sebagai presiden harus menunjukan empati yang setara kepada para korban bencana di Tanah Air.
"Waktu Merapi meletus di Yogyakarta, dia (SBY) langsung menginap membuat posko di sana. Gunung Sinabung sudah lama meletus harusnya juga mendapat perhatian serius pemerintah pusat," kata Saleh.
Pada akhirnya sikap setengah hati SBY terhadap korban bencana hanya akan memberi contoh negatif kepada para bawahannya. Para menteri juga bisa saja berkesimpulan lebih baik mengutamakan kepentingan partai ketimbang korban bencana.
"Saya kira beliau memberi contoh kurang baik sebagai kepala pemerintahan. Menteri akan yang nyaleg akan mengutamakan partai daripada masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika