REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Investasi di Indonesia dinilai masih penuh ketidakpastian. Isu krusial yang perlu segera diperbaiki adalah masalah birokrasi.

CEO PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) Hary Tanoesoedibjo mengatakan, birokrasi di Indonesia cenderung tidak konsisten. "Banyak aturan yang ketika dieksekusi mengalami perubahan," katanya, Selasa (21/1).

Investor mengaku kesulitan dalam berinvestasi di Indonesia karena rumitnya birokrasi, misalnya dalam investasi jalan tol. Ketika akan dieksekusi, ada saja perubahan aturan mendadak.

Hal ini yang mendorong lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh investor, juga memperlama realisasi investasi.

Hal senada diungkapkan oleh hasil riset lembaga Jepang. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, lembaga riset tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi Jepang tertinggi. Namun birokrasi dan hukum merupakan tantangan yang harus segera diperbaiki.

"Untuk pertama kalinya Indonesia duduki peringkat pertama yang paling diminati investor Jepang mengalahkan Cina. Infrastruktur, kenaikan upah, dan kepastian hukum merupakan fokus yang harus diperbaiki," kata Mahendra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika