REPUBLIKA.CO.ID, KABANJAHE, SUMATERA UTARA -- DPRD Kabupaten Karo sedianya memanggil Bupati Karo, Kena Ukur Karo Jambi Surbakti untuk mengonfirmasi informasi penolakan status bencana nasional untuk bencana Gunung Sinabung. Namun Kena Ukur tak memenuhi panggilan tersebut.

"Sudah buat pertemuan hari ini, namun tidak datang, yang datang hanya perwakilan dan bukan pengambil keputusan. Jadi rapat tidak jadi," kata Ma'mur Jambah, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Karo yang ditemui di pos pengungsian Masjid Agung Kabanjahe, Selasa (21/1).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, Kena Ukur selaku Bupati harus memberikan penjelasan mengenai penolakan status bencana nasional untuk Gunung Sinabung. Pasalnya para pengungsi akibat erupsi gunung ini harus dilakukan penanganan secara serius.

Menurutnya, Fraksi PAN DPRD Kabupaten Karo sendiri telah memutuskan untuk mengajukan penanganan bencana Gunung Sinabung ini kepada pemerintah pusat dengan status bencana nasional. Bencana Gunung Sinabung juga dianggap sudah memenuhi kriteria untuk masuk menjadi bencana nasional.

"Fraksi PAN sudah setuju untuk diajukan jadi bencana nasional," jelasnya.

Namun begitu, secara keseluruhan ia menilai penanganan bencana ini telah ditangani dengan baik oleh Pemkab Karo. Ia juga mengklaim bantuan untuk makanan dan air bersih kepada para pengungsi juga sudah cukup.

"Bantuan makanan dan minum sudah cukup. Mungkin keluhan itu karena sifatnya bantuan tidak merata didistribusikan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika