REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Suku Kurid Suriah memrotes upaya damai yang dilakukan dewan PBB di Swiss terkait peperangan yang terjadi di Suriah. Kurdi merasa patut dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut. Bahkan, jika mereka tetap 'dikecualikan', mereka akan tetap mempertahankan wilayah-wilayah yang mereka kuasai.
''Beberapa berusaha untuk 'mengecualikan' kita dari solusi yang mereka cari, dan mereka tidak mewakili siapa pun,'' kata Saleh Muslim, pemimpin Kurdi Partai Uni Demokratik (PYD).
Saleh mengatakan, pihaknya akan melanjutkan perjuangan sampai mendapatkan hak-hak demokrasi. Pemerintah Suriah berikut oposisinya memang mengadakan pertemuan tanpa melibatkan Kurid yang dimediatori oleh PBB. Pertemuan tersebut dinamakan perundingan Jenewa II, konferensi perdamaian internasional.
Saleh mengaku berbicara atas nama Dewan Tertinggi Kurdi Suriah (yang terdiri dari berbagai kelompok minoritas Kurdi negara tersebut). Ia menjelaskan, upaya perdamaian tersebut dinilai gagal karena tidak memikirkan salah satu elemen dari Suriah.
Menurut Saleh, seharusnya dalam perundingan tersebut dibahas pula tentang hak-hak Kurdi sebagai minoritas di Suriah, bukan hanya membahas masalah perang kepentingan yang terjadi antara Rusia dan Amerika. Ia menilai dua negara tersebut adalah penggerak utama dalam peperangan ini.
''Bagaimana anda bisa membawa demokrasi ke Suriah tanpa memecahkan masalah Kurdi di Suriah? Masalah Kurdi harus diselesaikan dalam Geneva II,'' katanya.
Dia mengatakan Suriah adalah rumah bagi 3,5 juta orang Kurdi , atau sekitar 15 persen dari penduduk negara itu. Dan sekitar 40 juta Kurdi seluruh sejumlah negara, terutama Irak dan Turki .
Saleh mencatat bahwa gerakannya bangkit kembali untuk memerjuangkan hak minoritas Kurdi pada tahun 2004. Tujuh tahun kelompok ini beroposisi dengan pemerintah, dan akhirnya perang saudara pun terjadi. ''Kami memiliki sejarah panjang perjuangan melawan rezim ini,'' katanya.
Tidak hanya pihak pemerintah, Saleh juga mengkritik koalisi oposisi Suriah. Ia mengatakan, pihak oposisi telah gagal untuk memberikan hak suku Kurdi dengan adil. ''Yang kami inginkan adalah pengakuan konstitusional eksistensi kami,'' katanya.
''Kami tidak bisa melakukannya dengan koalisi. Warga yang akan mengambil keputusan untuk Suriah, dan untuk masa depan Suriah,'' kata dia.
Tentara Suriah sebagian besar menarik diri dari wilayah Kurdi di musim panas 2012. Mereka memokuskan perhatian mereka kepada pejuang pemberontak. Di lain hal, Pejuang Kurdi, terutama yang berafiliasi dengan PYD, terlibat dalam pertempuran sengit melawan kelompok oposisi ekstremis. Dua bulan lalu, tiga daerah Kurdi menyatakan pemerintahan sendiri, dan salah satu dari mereka menamakan diri sebagai dewan kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika