REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Sekitar 79,6 persen dari 1.018 penduduk Thailand yang disurvei dalam jajak pendapat terbaru menyatakan kesediaannya untuk memberikan suara mereka dalam pemilu 2 Februari meskipun kekerasan dan aksi-aksi protes meningkat.

Hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Bangkok, yang disiarkan Jumat, menunjukkan bahwa 9,9 persen responden mengatakan mereka tidak akan pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) dan 10,5 persen menyatakan ragu-ragu.

Sekitar separuh dari responden mendukung pemilihan yang dijadwalkan 2 Februari, sementara 20,4 persen mengatakan mereka lebih suka pemilu ditunda. Menurut hasil jajak pendapat, 21,6 persen orang yang disurvei setuju dengan kudeta militer, sementara 56 persen tidak setuju.

Mahkamah Konstitusi Thailand mengatakan akan menangani sengketa karena baik di Komisi Pemilihan Thailand atau pemerintah sementara berhak untuk menunda pemilu, dan keputusan atas konflik diharapkan dirilis Jumat.

Komisi Pemilu telah terus menerus mendesak kabinet sementara Yingluck Shinawatra untuk menjadwal ulang pemilu dari 2 Februari menjadi 4 Mei untuk menghindari kerusuhan dan mengantisipasi kekerasan di unit-unit pemungutan suara, terutama di provinsi-provinsi ibu kota dan selatan, sementara pemerintah telah menegaskan bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk menunda pemilu.