REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rentetan kekerasan di negara Mesir masih terus terjadi. Terakhir, kerusuhan dengan aparat keamanan menelan 29 korban tewas dan 170 korban luka-luka ketika peringatan tiga tahun revolusi Mesir di Kairo digelar.
Bahkan, dalam kerusuhan ini 725 orang lainnya ditangkap oleh aparat keamanan. Siti Mutiah, dosen senior kajian Timur Tengah UGM, menilai negara Mesir akan tetap kembali bergejolak meskipun nantinya digelar pemilu.
"Mesir akan terjebak dalam kekerasan yang berkelanjutan, yang diawali dengan penurunan mantan Presiden Mohamed Morsi yang terpilih secara demokrasi namun digulingkan oleh militer," katanya, Minggu (26/1).
Menurutnya, penggulingan presiden Morsi tersebut tidaklah sah sehingga akan terus terjadi aksi kekerasan menuntut perubahan. Lanjutnya, kondisi negara Mesir akan semakin memburuk apabila para pemimpin saat ini tidak memberikan perubahan yang berarti kepada rakyatnya.
"Seperti perubahan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan, dan lain-lain," katanya.
Siti mengatakan setiap negara yang demokratis harus memisahkan antara militer dengan politik. Sehingga pihak militer tidak dapat berkuasa.
"Kalau pihak militer berkuasa, maka akan menimbulkan pergolakan dan tekanan," jelasnya.
Terkait dengan pemilu yang akan diselenggarakan oleh pemerintahan Mesir, ia meragukan jumlah partisipan referendum yang menyetujui diadakannya konstitusi baru. Siti mengaku ragu dengan hasil jumlah partisipan yang menyetujui diadakannya konstitusi baru yang mencapai 95 persen.
"Rakyat Mesir banyak juga yang mendukung Ikhwanul Muslim. Sehingga tidak mungkin apabila angkanya mencapai 95 persen. Dugaan saya, akan ada penggulingan di setiap periode penguasa baru nantinya," katanya.
Ia menambahkan, pihak militer tidak akan melakukan pemilu secara transparan dan justru akan menggunakan berbagai tekanan. Menurutnya, apabila pihak militer berkuasa maka penyelenggaraan pemilu tidak akan terbuka. “Semua gerakan partai politik Islam di Timur Tengah yang memenangkan pemilu pasti akan dianulir,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika