REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejarah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tak jauh dari hiruk-pikuk politik. Misalnya, politik represif Orde Baru. Hal ini diungkap Ketua Dewan Pembina LBH Indonesia, Abdul Rahman Saleh.

Menurut dia, sejarah itu membentuk karakter yang membedakan  LBH Indonesia dengan LBH sejenis di luar negeri. LBH Indonesia, tidak hanya mengkritisi peradilan yang tidak adil tetapi juga rezim. Warna politiknya kental.

Dahulu, menurut mantan Jaksa Agung ini, orang LBH itu identik sebagai musuh penguasa. Ini yang membuat, tokoh LBH banyak yang ditangkap oleh aparat pemerintah. Penangkapan ini memang dikarenakan langkah tersembunyi LBH. Langkah ini dibaca pemerintah, dan pemerintah tahu itu.

Namun, perubahan yang dialami Indonesia turut berpengaruh. Tapi bukan berarti ketidakadilan tidak ada. Logikanya seperti ini, Amerika saja masih mengalami skandal-skandal. Artinya, Indonesia juga demikian. Masyarakat harus memahami banyak kemungkinan terjadinya korupsi terselubung. Bentuk kemasannya bisa beragam, apakah melalui parlemen atau kalau mau lihai bisa melalui pejabat.

 "Intinya, kita jangan lengah. Media, aktivis, gerakan bantuan hukum, LSM, sekali kita lengah kita bakal alami kegaduhan lagi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika