REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono mengaku kecewa bila ada pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

"Setiap daerah harus ada BPBD. Jangan sampai tidak ada. Saya sangat kecewa apabila ada daerah belum punya BPBD," kata dia ditemui di ruang transit Bandara Internasional Ahmad Yani usai mendarat di Semarang, Rabu malam.

Menko Kesra berencana bertemu dengan kepala daerah Pati dan sekitarnya, berkaitan dengan bencana banjir yang melanda daerahnya, malam (29/1) ini. Setelah itu esoknya Agung Laksono akan meninjau pengungsi korban banjir.

Agung menegaskan pembentukan BPBD di setiap kabupaten/kota sangat mendesak dan perlu, mengingat masyarakat Indonesia hidup di kawasan yang rawan bencana, dan alokasi anggaran penanggulangan bencananya juga ada.

Ditanya soal daerah yang minim mengalokasikan anggaran penanggulangan bencananya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengakui kondisi setiap daerah berbeda-beda,  termasuk potensi bencana yang terjadi.

Namun, ia berharap dalam jangka waktu ke depan, setiap pemerintah daerah menyiapkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam jumlah cukup karena mereka yang mengetahui potensi bencana di daerahnya.

"Apakah daerah itu sering longsor, apa rawan kekeringan. Itu (kekeringan, red.) bencana juga. Yang penting harus ada BPBD (di setiap daerah, red.)," kata Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sejauh ini, belum seluruh kabupaten/kota memiliki BPBD yang menjadi "leading sector" atau garda terdepan bagi pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Dari sebanyak 35 kabupaten/kota yang ada di Jateng, sampai saat ini masih ada empat daerah yang belum memiliki BPBD, yakni Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, dan Kota Magelang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika