REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Dinas Cipta Karya Karawang, Jawa Barat, setiap tahunnya membutuhkan anggaran Rp 12,2 miliar untuk pengelolaan sampah. Anggaran tersebut terlalu gendut. Padahal, bila masyarakat sudah bisa mengelola sampah dengan baik, alokasi untuk pengelolaan tersebut bisa dipangkas hingga 40 persen.
Kabid Kebersihan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, Ridwan Salam, mengatakan, setiap tahunnya anggaran pengelolaan sampai mencapai Rp 12,2 miliar. Pasalnya, sampah yang harus dikelola mencapai 4.000 meter kubik per hari. Selain itu, sampah yang dibuang masyarakat tersebut tidak dipilah-pilah berdasarkan jenisnya.
"Karena masih campur aduk ini, anggaran untuk pengelolaan sampah cukup tinggi," ujar Ridwan, Senin (10/2).
Anggaran sebesar Rp 12,2 miliar itu, lanjut Ridwan, diperuntukan bagi biaya operasional armada yang mobile serta maintanance sampah di TPA Jalupang. Akan tetapi, bila masyarakat sudah bisa menerapkan konsep reuse, reduce, serta recycle (3R), maka biaya untuk perawatan berkala ini bisa ditekan sampai 40 persen.
Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep 3R masih rendah. Tak hanya masyarakat perkotaan yang sibuk dengan aktivitasnya, masyarakat pedesaan juga belum menerapkan konsep tersebut.
Padahal, selain bisa menghemat anggaran juga bisa meminimalisasi hasil produksi sampah. Untuk penghematan sampah dengan konsep 3R diprediksi bisa mencapai 80 persen. Sehingga, sampah yang dihasilkan per harinya kurang dari 4.000 meter kubik.
Belum lagi, lanjut Ridwan, mengenai kapasitas TPA Jalupang. TPA tersebut, saat ini sudah over load. Bahkan, tak kurang dari 10 tahun itu, TPA tersebut tidak layak digunakan lagi. Untuk itu, masalah sampah ini harus sudah mendapat perhatian serius.
Terutama, masyarakat supaya kesadaran untuk menerapkan konsep 3R bisa meningkat. Minimalnya, masyarakat bisa meninjau ulang kegunaan sampah tersebut. Misalkan, jadi barang yang lebih bermanfaat serta memiliki nilai ekonomis.
"Kalau kesadaran masyarakatnya cuma buang sampah begitu saja, maka masalah anggaran serta kapasitas TPA tidak akan ada solusinya," ujar Ridwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika