REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna menegaskan, anggaran untuk membangun kembali infrastruktur dan penanganan bencana, termasuk akibat erupsi Gunung Kelud di wilayahnya tidak terbatas dan sewaktu-waktu bisa dicairkan.

"Anggaran untuk tanggap darurat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini memang hanya Rp 2,5 miliar. Namun, saya sudah perintahkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) untuk tidak mempersulit pencairan anggaran untuk penanganan bencana," tegas Rendra Kresna di Pujon, Kabupaten Malang, Ahad (16/2).

Ia menegaskan, kalaupun anggaran untuk tanggap darurat tersebut tidak mencukupi, DPPKA harus tetap mencairkan dana jika dibutuhkan sewaktu-waktu, tidak perlu menunggu prosedur atau proses administrasi karena ini sifatnya mendesak.

Menurut Rendra, anggaran yang sudah dikeluarkan untuk tanggap darurat bencana itu nantinya dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK). "Uangnya dikeluarkan dipakai dulu, baru dimasukkan dalam PAK," tegasnya.

Pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, termasuk erupsi Gunung Kelud tersebut, kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang tersebut, akan dilakukan sesegera mungkin setelah kondisi benar-benar aman dan erupsi gunung berketinggan 1.763 mdpl itu juga benar-benar berhenti agar tidak bekerja dua kali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika