REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Jenedri M Gafar mengklaim sudah ada salinan surat putusan pembatalan UU No. 4 Tahun 2014 yang diberikan ke perwakilan DPR. Dokumen tersebut seharusnya bisa menjadi acuan bagi dewan untuk segera melakukan seleksi hakim konstitusi.

Dia mengatakan, dalam pembacaan putusan, semua perwakilan baik dari pemohon, wakil Pemerintah atau DPR pastinya hadir. Tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh berkas salinan atas putusan tersebut untuk dibagikan ke masing-masing pihak.

"Kok minta surat lagi, itu kan sudah ada salinan putusannya. DPR harusnya tanya ke staff yang kemarin mewakilinya hadir di sidang pembacaan putusan," kata Jenedri pada Republika di kantor MK, Senin (17/2).

Kemudian, terkait prosedur pemilihan hakim konstitusi, kata dia, MK memang harus mengirimkan surat ke lembaga pengusul atas nama yang akan digantikan. Waktu yang ditentukan paling tidak enam bulan sebelum masa berakhir hakim tersebut.

Jenedri mengatakan, pihaknya sudah sesuai dengan prosedur tersebut. Surat hakim Harjono dengan No. 2205/KP.07.00/09/2013 ditandatangani mantan Ketua MK Akil Mochtar telah dikirim ke DPR sejak 5 September 2013.

Sedangkan, setelah putusan MKHK yang memberhentikan Akil pada 15 September lalu, pihaknya kembali mengirimkan surat ke DPR per 21 November 2013 dengan No. 2851/KP.07.01/11/2013 ditandatangani Ketua MK Hamdan Zoelva. "Artinya semua sudah sesuai mekanisme dan sejak jauh-jauh hari," ujar dia.

Namun, kalau DPR tetap menyatakan perlu surat pemberitahuan atas putusan pembatalan UU MK, pihaknya akan segera mengirimkan. Namun, harus ada permintaan terlebih dahulu, karena salinan putusan, sebenarnya dianggap lebih resmi ketimbang formalitas surat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika