REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nara pidana kasus narkoba Schapelle Leigh Corby dikabarkan mendapat tawaran wawancara eksklusif dengan bayaran miliaran rupiah. Tawaran itu dikabarkan datang setelah warga negara Australia itu mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB).

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mengkhawatirkan imbas dari wawancara tersebut. Menurut dia, isi wawancara Corby bisa saja akan menimbulkan persoalan.

"Sebaiknya tidak ada wawancara itu, karena tentu saja nanti wawancaranya bisa menjadi polemik, bisa menjadi berbagai macam," kata Denny, saat sela-sela acara diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut Denny, dia dan juga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin telah menyampaikan pendapat itu pada pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Denpasar, Bali.

Denny mengatakan, pihak Lapas bisa menyarankan kepada Corby untuk tidak melakukan wawancara eksklusif dengan bayaran mahal itu. "Kalau dia tetap melakukan itu, tentu kita akan review," kata dia.

Denny mengatakan, isi wawancara berpotensi menimbulkan polemik dan akhirnya meresahkan masyarakat. Menurut dia, meresahkan masyarakat termasuk dalam salah satu syarat yang bisa berujung pada pencabutan pembebasan bersyarat.

Karena itu, Denny mengingatkan Corby atau pun nara pidana lainnya yang mendapat pembebasan bersyarat untuk memenuhi ketentuan. "Itu (meresahkan masyarakat) salah satu syarat saja diantara berbagai syarat PB bisa dicabut," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika