REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dugaan adanya monopoli lapak oleh beberapa eks-PKL Jalan Merdeka yang direlokasi ke P1 Bandung Indah Plaza (BIP) membuat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berang. Ia berjanji dalam waktu dekat akan mengusutnya.

"Nanti saya cek, saya koordinasikan dengan Pak Ema (Sekretaris Satgas PKL)," kata Ridwan di Balai Kota, Jumat (21/2).

Ridwan nampak kaget ketika diberitahu wartawan terkait hal tersebut. Ia mengaku tidak tahu jika hanya ada 20 PKL yang masuk di P1 BIP. Karena, berdasarkan data yang ia terima, ada sebanyak 61 PKL yang masuk di tempat relokasi tersebut.

Seperti diketahui, beberapa eks-PKL Jalan Merdeka masih ada yang tidak mendapat tempat relokasi. Dari 39 PKL yang harusnya mendapat tempat, hanya 20 di antaranya yang bisa masuk ke P1 BIP.

Salah satu PKL eks-Jalan Merdeka, Hari Gunawan (28 tahun), mengatakan, beberapa kejanggalan ia temui dalam proses relokasi. Dirinya bersama beberapa rekannya sesama PKL mengaku telah menandatangani sejumlah prosedur relokasi.

Seperti penyertaan modal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp 3 juta tiap pedagang dan beberapa proses lainnya. Tetapi, kata Hari, di tengah jalan ia melihat ada kejanggalan terkait hal tersebut.

Dikatakannya, uang penyertaan modal yang sudah cair tidak ia terima. Jumlah PKL yang diajukan oleh koordinator juga berbeda. "Kata dia (koordinator PKL) ada 70, padahal sebenarnya ada 54 PKL di Jalan Merdeka. Itu pun yang masuk hanya 20 PKL, 34 sisanya tidak bisa masuk," ujarnya.

Diakui Hari, dari 34 sisanya, 12 di antaranya merupakan pedagang kaset CD bajakan dan tiga pedagang makanan yang memang tidak diijinkan untuk berjualan di tempat relokasi. Tetapi 19 yang lain merupakan pedagang aksesoris telepon genggam yang harusnya bisa masuk dan berhak mendapatkan lapak.

Hari mengatakan, 61 lapak yang ada di P1 BIP tidak ditempati oleh 61 pedagang. Melainkan hanya 20 pedagang. Artinya, kata Hari, satu pedagang mempunyai beberapa lapak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika