REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan kasus korupsi skema subsidi beras, Kamis (27/2). Ia dituntut oleh Komisi Anti Korupsi (NACC) Thailand telah lalai mengawasi programnya tersebut.
Namun, Yingluck justru tidak menghadiri pemeriksaan korupsi itu. Ia mengirimkan tim pengacaranya bertemu dengan Komisi Anti Korupsi untuk menjawab semua tuduhan yang diberikan padanya. Yingluck sendiri saat ini dilaporkan tengah melakukan perjalanan dinasnya ke wilayah Utara Bangkok.
Ia pun terancam akan tersingkir dari pemerintahan dan akan dilarang berpolitik selama lima tahun apabila terbukti bersalah. Reuters melaporkan, sekitar 300 pendukung Yingluck saat ini tengah mengepung kantor Komisi Anti Korupsi di Nonthaburi. Mereka berdemonstrasi sejak Rabu kemarin dengan memblokade gerbang kantor KPK menggunakan rantai agar para pejabat KPK tidak dapat masuk.
Akibat blokade tersebut, proses pemeriksaan itu pun harus dipindahkan ke lokasi lain. Selain itu, pengepungan kantor KPK itu juga menyebabkan kemacetan. Kepala Kepolisian Muang Nonthaburi, Pol Col Sompol Wongsrisunthorn, mengatakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban demonstran, sekitar 600 aparat kepolisian telah diterjunkan dan ditambah 150 pasukan tentara.
Dalam pemeriksaan itu, KPK menyelidiki setidaknya 15 kasus terhadap Yingluck dan anggota partainya, termasuk tuduhan korupsi skema subsidi beras. “Jika tim hukumnya mendengarkan dakwaan terhadapnya, Yingluck punya kesempatan 15 hari untuk mengajukan bukti. Kemudian KPK akan membahas kasus ini lebih lanjut," kata Wittaya Arkompitak, wakil Sekretaris Komisi Anti-korupsi.
Sementara itu, pihak oposisi Yingluck mengatakan program skema subsidi beras itu penuh dengan korupsi. Yingluck sendiri telah membantah tuduhan korupsi itu seraya mengatakan akan bertindak kooperatif dengan KPK untuk mengungkap fakta yang sebenarnyya.
Program skema subsidi beras tersebut ditujukan kepada para petani dengan membeli hasil panen beras 50 persen lebih tinggi dari harga pasar. Namun, kebijakan tersebut justru menyebabkan ekspor beras mengalami kerugian sekitar 4.4 milyar dollar AS.
Akibatnya, sebagian para petani pun belum mendapatkan pembayaran hasil panennya seperti yang dijanjikan oleh Yingluck. Pemerintah sendiri tidak dapat meminjam dana untuk membayar kekurangan kepada para petani hingga parlemen baru dibentuk. Dilansir dari BBC, Yingluck mengatakan bahwa dirinya hanya bertugas merumuskan kebijakan skema subsidi beras, dan tidak menjalankan skema itu.
Demonstrasi yang dilakukan oleh pihak oposisi ini mengganggu pemerintahan dalam menjalankan tugasnya selama lebih dari tiga bulan. Pihak oposisi yang memblokade jalanan utama di Bangkok serta menduduki gedung-gedung pemerintahan ini menuntut Yingluck untuk mengundurkan diri dari pemerintahan serta membentuk dewan rakyat sebelum pemilu digelar.
Aksi ini mendorong pendukung Yingluck untuk melakukan aksi yang serupa membalas demonstrasi pihak oposisi. Para pengamat pun mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya konfrontasi dan kekerasan antara dua pendukung itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika