REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu mencopot Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan sembilan menteri karena menyalahgunakan kekuasaan, saat negara tersebut masih terjebak dalam krisis politik.
Kabinet segera menunjuk Niwattumrong Boonsongpaisan, wakil perdana menteri, menggantikan Yingluck, sementara partai berkuasa berjuang mendapatkan pijakan kembali setelah keputusan mengejutkan pengadilan itu.
Pengadilan yang berperan penting menurunkan pemerintahan Shinawatra dalam tahun-tahun bergejolak sebelumnya, secara aklamasi memutuskan bahwa Yingluck bertindak melawan hukum saat mengganti pejabat keamanan penting negara itu pada 2011.
"Oleh karenanya status perdana menterinya telah berakhir, Yingluck tiak bisa lagi bertahan pada posisinya sebagai perdana menteri sementara," hakim Charoon Intachan mengatakan dalam pembacaan keputusan yang disiarkan stasiun televisi.
Sembilan menteri kabinet yang mengesahkan keputusan untuk memindahkan Thawil Pliensri juga dicopot dari jabatannya. Namun kekhawatiran bahwa keputusan pengadilan akan mengakibatkan semua menteri kabinet disingkirkan, tidak terbukti.
Niwattumrong yang juga menteri perdagangan segera diangkat sebagai perdana menteri sementara, kata wakil perdana menteri yang lain, Phongthep Thepkanjana. Pejabat partai berkuasa bertekad terus mengupayakan pelaksanaan pemilihan umum pada 20 Juli untuk membentuk pemerintahan baru. Tanggal pemilu itu belum disahkan oleh keputusan kerajaan.
Meski menjadi pukulan bagi pemerintah, keputusan pengadilan itu tidak mengurangi kemelut politik berkepanjangan di Thailand. Pengunjuk rasa anti-pemerintah masih berada di jalanan Bangkok dan diangkatnya pengikut setia Shinawatra membuat pencopotan Yingluck tersebut dianggap sebagai kemenangan bayangan.
Pendukung "baju merah" juga mengancam berdemo untuk membela pemerintah dan mendesak dilakukannya pemilu, sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya bentrokan. Mereka akan menggelar aksi pada Sabtu di pinggir kota Bangkok.
Pengunjuk rasa anti-pemerintah bersorak sorai dan meniupkan peluit di luar pengadilan menyambut penurunan Yingluck, satu hal yang menjadi tuntutan utama gerakan mereka, untuk mengurangi pengaruh saudara lelaki Yingluck, Thaksin Shinawatra.
Thaksin tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara atas dakwaan korupsi, namun ia dituding telah ikut menjalankan pemerintahan melalui tangan saudara perempuannya. "Saya gembira meskipun tidak semua anggota kabinet diturunkan. Mereka yang tidak patuh hukum sepatutnya digeser keluar," kata pengunjuk rasa Linjong Thummathorn.
Negara kerajaan itu dihantui perpecahan politik sejak 2006, saat kudeta militer menurunkan Thaksin sebagai perdana menteri. Kelompok elit Bangkok dan kelas menengah menuduhnya telah mendukung nepotisme dan korupsi yang merajalela, dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap kerajaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika