REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Kondisi dan status darurat Kota Bangkok kemungkinan dapat diperpanjang. Perpanjangan tersebut disebut-sebut bisa saja terjadi hingga gelaran aksi protes massa antipemerintah Thailand, benar-benar usai.
Menteri Luar Negeri Thailand, Surapong Tovichakchaikul, pada Selasa (4/3) memberikan pernyataannya. Ia khawatir, meski gelaran protes jalanan kini sudah mereda, namun tidak menutup kemungkinan aksi kekerasan akan lebih bergejolak kembali di ibu kota.
''Jika Suthep masih berlanjut dengan aksi protesnya dan dalam aksi tersebut terjadi hal yang lebih parah, termasuk di dalamnya pelemparan granat, penembakan, dan aksi kekerasan oleh provokator, maka status darurat harus tetap diberlakukan hingga situasi membaik,'' ujar Surapong, seperti dikutip Reuters, Selasa (4/3), kepada wartawan.
Protes antipemerintah yang ditujukan untuk menggulingkan PM Yingluck Shinawatra berdiri di bawah bendera Suthep Thaugsuban. Kini sejak akhir pekan kemarin aksi protes yang biasanya dilakukan di jalan-jalan, mulai Senin (3/3) telah berpindah ke area Taman Lumpini, Bangkok.
Merasa dengan mengobarkan aksi protes jalanan tak terlalu mampu menggoyangkan Yingluck dari posisi PM Thailand, sekarang massa pengunjuk rasa membidik PM mereka itu lewat jalur pengadilan. Di area taman itu pun bahkan massa mendirikan perkemahan.
''(Terkait kemungkinan perpanjangan status darurat Bangkok) Kami akan menunggu pasukan keamanan, tentara, dan kabinet pemerintahan untuk memutuskan, sebelum masa darurat ini berakhir pada 22 Maret mendatang,'' ujar Surapong.
Sebelumnya, Pemerintah Thailand memberlakukan masa darurat untuk Kota Bangkok selama 60 hari, sejak tanggal 21 Januari 2014. Enampuluh hari pemberlakuan status darurat itu ditujukan untuk mencegah terjadinya eskalasi aksi protes massa antipemerintah yang lebih besar, menjelang dilangsungkannya pemilu pada 2 Februari 2014. Meski demikian, namun pada kenyataannya proses pemilu dini Thailand kala awal Februari itu tetap terganggu dengan ulah para oposisi.
Kini, protes untuk penggulingan PM Yingluck oleh massa antipemerintah sudah berlangsung selama lima bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika