REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur (Jatim) mengklaim bahwa pembangunan gedung PGRI di Kabupaten Pasuruan, Jatim, sudah melalui mekanisme musyawarah dan sifat iurannya tidak memaksa.

Ketua PGRI Jatim, Ichwan Sumadi, mengatakan, selama ini PGRI tidak memiliki gedung ketika menjalankan tugas. Padahal untuk memaksimalkan pelayanan tugas PGRI, pihaknya membutuhkan gedung sebagai tempat tetap dalam melaksanakan tugas. Namun sayangnya, pemerintah tidak pernah membantu PGRI dengan membangunkan gedung khusus untuk PGRI.

"Sehingga kami terpaksa meminta ke guru-guru. Jadi pada intinya kalau PGRI membangun gedung kenapa diributkan? Apalagi pembangunannya melalui mekanisme musyawarah," kata dia kepada Republika, Selasa (11/3) malam.

Apalagi, dia melanjutkan, PGRI sudah ikut memperjuangkan lahirnya undang-undang (UU) Guru dan Dosen, sehingga nasib guru kini lebih baik. Guru-guru saat ini tidak hanya mendapatkan gaji pokok, melainkan juga tunjangan-tunjangan profesi sehingga nasib guru lebih sejahtera. Jadi, kata Ichwan, seharusnya para guru jangan bersikap pelit.

"Kecuali kalau dia guru honorer, swasta atau non Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak perlu iuran karena kasihan. Namun kalau memang ada satu dua guru (PNS) yang keberatan untuk iuran dan membantu organisasi, ya sudah, tidak apa-apa karena ini kan sifatnya sukarela,” ujarnya.

Yang penting, dia melanjutkan, uang itu benar-benar dikumpulkan dan dibangun menjadi gedung. Dia mencontohkan, gedung PGRI senilai Rp 7,5 miliar dibangun di Kabupaten Magetan, Jatim dan kini menjadi kebanggaan para guru setempat. Ke depannya, kata Ichwan, pembangunan gedung PGRI juga dilakukan di Kota Kediri dan Kota Madiun.

Sebelumnya, guru-guru di Pasuruan mengeluh karena diminta menyetorkan Rp 2 juta per orang untk pembangunan gedung PGRI senilai Rp 14 miliar. Bahkan, surat edaran dikirimkan ke semua guru se-Kabupaten Pasuruan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika