REPUBLIKA.CO.ID,Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Abetnego Tarigan meyakini sejumlah perusahaan terlibat dalam pembalakan lahan di wilayah Riau yang menyebabkan kabut asap hingga saat ini.
"Kami temukan 500 titik di kebun sawit dan 100 titik hutan tanaman industri (HTI) yang mengindikasikan bahwa korporasi pun ada," kata Abetnego di sela-sela rapat akbar Walhi di Jakarta, Selasa.
Abetnego menyebutkan sekitar 13 perusahaan terlibat dalam pembalakan lahan tersebut sejak 2013 karena lahan yang terbakar di lokasi yang sama.
Dia memperkarakan sejak tahun lalu, tetapi hanya satu perusahaan yang baru diproses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN), Jakarta Pusat.
"Dalam gugatan kami, jelas ada perusahaan, pemerintah juga janji tetapi tidak ada sampai sekarang, belum selesai perkara sudah kejadian lagi 2014 ini," katanya.
Abetnego menyebutkan perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat tersebut bergerak di bidang kelapa sawit dan HTI.
"Sekarang sudah tahap mediasi, tapi masih mentok, artinya belum ada kata sepakat untuk membayar janji mereka tahun lalu," katanya.
Selain itu, dia menjelaskan secara prinsip, wilayah Riau bermasalah dalam konteks tata guna lahan.
"Makanya, berulang (kejadian serupa) dimana izin di lahan gambut terus diberikan, kalaupun dengan dalih tata hidrologinya bisa ditangani, itu terbantahkan," katanya.
Hal itu, lanjut dia, dalam penanganan lahan tidak diterapkan prinsip kehati-hatian dan risiko yang belum diperhitungkan.
Abetnego juga menyayangkan saat ini seolah-seolah hanya masyarakat dan petani saja yang disebut-sebut sebagai otak pembalakan lahan tersebut.
"Dipastikan perusahaan bermain, mata rantainya kalau lahan dibuka sebenarnya ujung-ujungnya dikuasai kelompok-kelompok tertentu dan hasilnya ke perusahaan," katanya.
Abetnego juga meminta penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut, sehingga pembakaran yang berujung pada kabut asap tebal tidak terjadi lagi.
Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan 26 tersangka pembakaran hutan di sejumlah wilayah di Provinsi Riau.
Sebanyak 26 tersangka tersebut diamankan di kepolisian resor (polres) yang berbeda, di antaranya Polres Indrafiti Hilir dua kasus dan dua tersangka, Polresta Pekanbaru dua kasus, dua tersangka, Polres Siak tujuh kasus dan dua tersangka serta lima masih penyelidikan, Polres Indragiri Hulu satu kasus dan tersangka belum tertangkap.
Selain itu, di Polres Palelawan tiga kasus dan empat tersangka, Polres Nengkalis empat kasus dan 10 tersangka, Polres Rokan Hilir empat kasus dan lima tersangka, Polres Dumai dua kasus satu belum teridentifikasi dan satu penyidikan serta Polres Meranti dua kasus dan dua tersangka.
Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar saat ini belum diketahui 26 tersangka tersebut apakah terkait dengan korporasi atau perusahaan tertentu.
"Untuk saat ini statusnya masih sebagai warga masyarakat yang diduga melakukan pembakaran hutan, namun ada kecurigaan ke sana, nanti kita dalami apakah ada keterkaitannya dengan perusahaan tertentu," katanya.
Boy juga mengaku belum mengantongi nama-nama perusahaan diduga terlibat dalam pembakaran hutan yang menyebabkan korban jiwa tersebut.
Dia juga mengatakan semua tersangka merupakan WNI yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seluas 11.128 hektare lahan hutan dan perkebunan serta semak belukar di Provinsi Riau telah terbakar sejak empat pekan terakhir.
Kebakaran lahan itu terus meningkat dibandingkan sebelumnya, yakni 10.502 hektare.
Luas lahan terbakar terbanyak menurut data tersebut berada di Kabupaten Bengkalis yakni 4.685 hektare, kemduian Meranti sebanyak 3.724 hektare. Ada juga lahan seluas 1.052 hektare di Kabupaten Siak juga terbakar, sementara di Kota Dumai sudah 794 lahan hangus.
Di Kabupaten Indragiri Hilir luas lahan terbakar jumlahnya 329 hektare, dan di Pelalawan sebanyak 165 hektare, Kampar 159 hektare, Indragiri Hulu 137 hektare, serta terakhir di Rokan Hilir ada sebanyak 128 hektare hangus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika