REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Program unggulan Pemerintah Provinsi (pemprov) Lampung, umrah bagi rakyat tidak mampu menggunakan uang rakyat miliaran rupiah, perlu dievaluasi lagi. Selama ini, program umrah ratusan peserta sudah tidak tepat sasaran dan penggunaan anggaran yang dinilai boros.
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Strategi Kebijakan (pussbik) Lampung, Ariyanto Yusuf, ide awalnya program unggulan pemprov Lampung umrah bagi rakyat tidak mampu untuk ibadah ke Tanah Suci. Namun, kata dia, belakangan program ini menjadi tidak tepat sasaran dan sarat kepentingan pihak tertentu.
"Ini kan diambil dari duit rakyat lewat pajak, seharusnya dimanfaatkan untuk rakyat tidak mampu. Tapi, yang berangkat umrah tidak jelas nama dan siapa yang berangkat, mekanisme dan kualifikasinya tidak ukurannya tidak transparan," kata Ariyanto kepada Republika di Bandar Lampung, Kamis (13/3).
Ia mendesak pemprov Lampung mengevaluasi kembali program yang katanya unggulan tersebut, agar pemanfaatan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat tujuan. "Kalau yang berangkat umrah dipenuhi orang mampu, sedangkan warga tidak mampu dipinggirkan, ini jelas menyalahi," ujarnya.
Memang, ujar dia, selama program umrah pemprov Lampung digulirkan dengan anggaran miliaran rupiah, tidak ada kejelasan kepada publik. Transparansi penggunaan anggaran tersebut, seakan lenyap setelah program berjalan.
"Program ini tidak pernah diusut, jadi pihak eksekutif dan legislatif bisa memainkan program ini untuk kepentingan tertentu," katanya.
Seperti diketahui, pada tahun 2014 ini, akan diberangkatkan 850 orang peserta umrah dari sejumlah warga se-Lampung. Dari jumlah tersebut, terdapat 16 anggota DPRD Lampung dan beberapa jurnalis ikut menjadi peserta. Program umrah ini menggunakan dana APBD sebesar Rp 21,25 miliar, dan diberangkatkan dalam tiga gelombang.
Ironisnya, nama-nama 16 anggota dewan ini, dipecah lagi sehingga satu nama anggota dewan menjadi dua jatah yang berangkat. Selain itu, nama-nama yang berangkat diketahui sudah pernah berangkat haji dan umrah beberapa kali. Padahal, program ini untuk warga tidak mampu yang belum pernah berangkat ibadah ke Tanah Suci.