REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA-- Calon anggota legislatif perempuan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Retno Insiyah, dari Partai Golkar, mengungkapkan optimisme dan prioritasnya terkait infrastruktur, khususnya di daerah pinggiran.
"Saya ingin prioritaskan dan sangat optimistis dengan perkembangan kemajuan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di daerah pinggiran yang hingga saat ini masih belum dirasakan oleh masyarakat setempat," kata Caleg nomor urut 3, dapil II wilayah Kecamatan Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit itu, di Palangka Raya, Jumat.
Dia mengungkapkan, selain Kecamatan Bukit Batu, Kelurahan Kanarakan, wilayah Kecamatan Rakumpit seperti Kelurahan Pager, Panjehang, Mungku Baru, juga masih belum dirasakan betul-betul oleh masyarakat terkait penggunaan aset jalan yang ada di daerah itu.
Pihaknya tetap optimistis, dengan menggunakan strategi khusus, prioritas percepatan pembangunan infrastruktur di "Kota Cantik" Palangka Raya secara berkelanjutan bisa cepat teratasi, jelas caleg incumbent yang juga masih duduk menjadi Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya.
Dia menyatakan, selama ini keluhan masyarakat setempat sering menjadi perhatian pihaknya, terutama pada kaum perempuan, namun karena terbatas anggaran dari pemerintah yang menjadi hambatan salah satu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran kota.
"Saya melihat akses jalan belum merata bagi masyarakat, khususnya perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang ingin melakukan aktivitas pada pagi hari harus selalu mencari jalan alternatif," kata perempuan kelahiran Kota Palangka Raya itu.
Menurut dia, banyak potensi yang dapat digali dari kalangan ibu rumah tangga untuk mengembangkan industri rumah tangga atau bentuk aktivitas kewirausahaan lainnya. Namun, apabila sarana infrastruktur tidak mendukung, maka akan menjadi sia-sia, sehingga mendapatkan suatu hambatan yang perlu dipikirkan kembali untuk memajukan daerah itu.
"Kube sangat potensial untuk memunculkan usaha kecil di masyarakat, sehingga sangat diperlukan akses jalan yang memadai. Ini lah yang perlu dikontrol oleh lembaga legislatif sebagai mitra kerja pemerintah setempat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika