REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) masih jauh dari target. "Tahun ini anggaran Pugar hanya 65 miliar saja," kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Riyanto Budiman, Selasa (25/3). Anggaran tersebut berkurang dari tahun sebelumnya yang sebesar 74 miliar rupiah.
Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial, luas lahan pertanian garam saat ini mencapai 31 ribu hektare di seluruh Indonesia. Dari seluruh lahan belum seluruhnya intensif atau aktif. Total yang aktif masih sekitar 26 ribu hektare. Masih ada lahan mati yang perlu diaktifkan. Untuk mendapatkan garam berkualitas tinggi dari seluruh lahan diperlukan dana setidaknya 600 miliar rupiah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, dana minimal untuk revitalisasi dan pengembangan garam setidaknya harus 100 miliar rupiah per tahun. "Tapi kita memang belum mampu mencapai ke sana," katanya. Anggaran tersebut berdasarkan dana yang diperlukan dalam mengembangkan infrastruktur lahan garam.
Saat ini para petani garam memang masih mengandalkan cara tradisional dalam memproduksi. Bahkan mereka banyak yang masih kesulitan menyimpan garam setelah diproduksi. Faktor cuaca yang kerap berubah memang menjadi salah satu faktor penghambat. Dibutuhkan teknologi dalam hal tersebut. Sehingga dana yang diperlukan tak sedikit. Pemerintah sedang mengupayakan hal tersebut demi melindungi garam dan petani lokal.
