REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku akan mengikuti himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta pemerintah daerah untuk tidak mencairkan dana bantuan sosial (bansos) sampai pemilu usai.

"Ya tidak apa-apa, akan kita ikuti. Kalau perlu sampai pemilihan presiden," kata calon presiden yang diusung PDI Perjuangan tersebut, Rabu (26/3).

Jokowi mengatakan, dana bansos memang rentan diselewengkan pada saat menjelang pemilu seperti saat ini. Sebab, dana itu bisa digunakan untuk kampanye terselubung. Karenanya, ia mendukung jika dana tersebut tidak diberikan pada masyarakat sampai pemilu berakhir.

Meski demikian, katanya, jika ada keperluan mendesak di masyarakat hingga dana bansos harus dicairkan, maka hal itu dibolehkan. "Namanya bansos ya harus dilihat untuk keperluan apa dulu. Kalau bermanfaat silahkan, kalau ragu ya jangan," ujar dia.

Dana bansos di Jakarta sendiri tahun ini mencapai Rp 5,1 triliun. Pada 2013, dana bansos hanya Rp 3,7 triliun.

Sebelumnya, KPK meminta kepada pemerintah daerah untuk menunda pencairan dana bansos selama pemilu karena melihat potensi kecurangan. Lembaga independen tersebut memang memiliki kewenangan untuk meminta pemerintah daerah melakukan hal itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika