REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pelaku usaha kuliner di daerah ini mengurus sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) DIY, Eko Witoyo di Yogyakarta, Kamis (3/4), mengatakan pengurusan sertifikasi halal akan berdampak pada meningkatnya rasa aman wisatawan untuk membeli produk makanan di Yogyakarta.

"Hal itu juga akan berdampak positif pada peningkatan masyarakat atau wisatawan untuk membeli jajanan atau kuliner di Yogyakarta," katanya.

Ia mengatakan, industri di bidang pangan atau kuliner paling banyak diminati masyarakat DIY sebagai peluang usaha karena investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Selain itu juga dapat dilakukan dengan teknologi peralatan yang sederhana.

"Dari populasi industri yang ada, industri pangan saat ini mungkin tetap menjadi yang paling mudah diusahakan masyarakat dibanding lainnya," katanya.

Namun demikian, manurut dia, meskipun industri pangan berkembang pesat, belum semua pelaku UKM tersebut memiliki sertifikat MD dan ML dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), serta sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

"Kami akui jumlah yang memiliki sertifikat itu (sertifikat halal) memang belum banyak. Itu memang masih dimaklumi mengingat biaya masih susah dijangkau rata-rata pengusaha," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika