REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemerintah Cina menyatakan keberatan kepada Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden atas pertemuannya dengan dua mantan legislator Hong Kong. Cina pun meminta Biden tidak mencampuri urusan Hong Kong.
Dilansir dari China Daily, juru bicara kantor Komisaris Kementerian Luar Negeri Cina di Hong Kong mengatakan, itu merupakan masalah internal Cina. Karena itu, Cina dengan tegas menyatakan keberatannya atas interfensi negara lain dalam urusan internalnya.
Pernyataan tersebut dilontarkan ketika Biden bertemu dengan dua aktivis Hong Kong, Jumat. Menurut Gedung Putih, Biden bertemu dengan mantan anggota dewan legislatif Hong Kong Lee Chu-ming dan mantan kepala sekretaris Chan Fang On-sang. Saat itu mereka bertemu Biden dalam lawatannya selama dua pekan ke Amerika Utara.
Dua aktivis tersebut menyatakan keprihatinannya atas kebebasan pers di Hong Kong setelah adanya serangan terhadap mantan editor suratkabar Ming Pao akhir-akhir ini. Selain itu mereka juga menyatakan kekhawatirannya atas kebebasan dan nilai penting lainnya yang terancam di Hong Kong.
"Selama 17 tahun sejak kembalinya Hong Kong, wilayah tersebut telah berhasil melaksanakan sistem kerangka satu negara yang memberikan kontribusi dalam perkembangan sosial ekonomi dan demokrasi Hong Kong. Akibatnya, warga Hong Kong dapat menikmati hak demokrasi dan kebebasan yang belum pernah didapatkan sebelumnya," kata juru bicara.
Juru bicara tersebut mendesak AS untuk melanjutkan urusan Hong Kong secara diam-diam agar tidak merusak hubungan dengan AS. Karena Hong Kong saat ini berada dalam kondisi yang kritis dalam reformasi politik. Hong Kong juga tidak setuju adanya dua sistem dalam satu negara yang membuat negara tersebut melemah.
Dilansir dari South China Morning Post, pertemuan dua aktivis dengan Biden dilakukan setelah mereka bertemu dengan pemimpin Partai Demokrasi dari DPR AS, Nancy Pelosi di Washington. Gedung Putih pun menyebutkan dukungan Washington terhadap demokrasi di Hong Kong. Menurut kantor berita Taiwan, Chan dan Lee tengah bertemu dengan pejabat Dewan Keamanan Nasional ketika Biden bergabung dengan mereka.
Sebelumnya, Cina telah berjanji untuk menggelar pemilu penunjukan pemimpin Hong Kong pada 2017. Tetapi banyak warga pro-demokrat khawatir para penguasa komunis Beijing akan mengendalikan pilihan kandidat untuk melindungi pemilu.
Beijing telah mengesampingkan tuntutan para pemilih untuk memilih kandidat yang dapat meraih posisi paling tinggi. Isu ini pun memicu aksi unjuk rasa. Cina, sebelumnya, juga telah mengecam janji yang diberikan oleh para pejabat luar negeri yang mendukung aktivis pro-demokrasi Hong Kong.
September lalu, Cina menganggap pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Hugo Swire tidak bertanggung jawab. Saat itu, Swire menyebut siap memberikan dukungan kepada demokrasi Hong Kong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika