REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan permintaan pencegahan keluar negeri terhadap mantan Wali Kota Tegal 2008-2013, Ikmal Jaya dan dua orang lainnya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK).
"Obyeknya adalah pelaksanaan tukar guling tanah di Pemerintah Kota Tegal," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (21/4).
"Dalam TPK perkara pelaksanaan tukar guling tanah di Pemkot Tegal, KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi atas nama Ikmal Jaya selaku mantan walikota Tegal, Rudyanto dari swasta dan Syaeful Jamil sebagai direktur CV Tri Daya Pratama," paparnya.
Pencegahan itu dilakukan sejak 16 April 2014 sampai enam bulan ke depan. KPK sejak 11 April 2014 telah menetapkan Ikmal dan Syaeful sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Keduanya diduga melakukan penggelembungan dalam pelaksanaan tukar guling tanah milik Pemerintah Kota Tegal dengan tanah CV Tri Daya Pratama di Bokong Semar Tegal sehingga menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 8 miliar. Ikmal selaku Penasihat Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemkot Tegal diduga telah melakukan pembiaran pengalihan tanah atas tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan kepentingan umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika