REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan, banyak papan reklame di Ibu Kota yang tersangkut masalah. Mulai dari perizinan hingga masalah pajak.
Di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4), Ahok, begitu ia biasa disapa, mengatakan, "Saya bilang reklame billboard di DKI itu masalah paling besar. Sudah hilang pajak banyak, konstruksinya juga tidak sesuai. Izin lama itu semua bermasalah. Banyak sekali izin yang diberikan, padahal si pengusaha reklame ini tidak pernah mau minta audit konstruksi lagi."
Pernyataan Ahok menyusul robohnya papan reklame di Jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (22/4). Ahok meminta jajaran Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) mengecek izin konstruksi papan reklame tersebut.
Mantan bupati Belitung Timur itu menduga konstruksi papan reklame tersebut dibuat asal-asalan. "Harusnya memang tidak boleh disambung izinnya kalau tanpa ada audit konstruksi. Saya sudah minta P2B mengecek," kata dia.
Ahok berkata, pengecekan dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan iklan memiliki izin atau tidak. "Kalau tidak ada izinnya, mereka harus diberikan sanksi," ujar Ahok.
Seharusnya, kata Ahok, ada audit konstruksi tiap kali memperpanjang izin konstruksi. Namun, Ahok menyebut banyak izin yang diberikan tanpa ada audit konstruksi.
Ia menduga ada oknum birokrat P2B yang kongkalikong dengan perusahaan reklame. "Makanya, mesti cek dulu. Kalau ada surat dari P2B bahwa itu mesti audit konstruksi, tapi ditolak (perusahannya), berarti itu kesalahan mereka, harus ada sanksi pidana," ujar dia.
Ahok mengatakan, Pemprov DKI adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Masalah reklame, kata dia, merupakan pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI.
Sebuah papan reklame di depan Wisma BCA, Jalan S Parman, Jakbar, roboh. Papan reklame itu roboh saat Jakarta diterpa hujan deras disertai angin kencang, Selasa kemarin. Sejumlah pengendara mendapatkan luka serius karena tertimpa papan reklame tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika