REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Keluhan pengusaha angkutan kapal yang tergabung dalam Indonesia National Shipowner Association (INSA) mengenai pendangkalan alur pelayaran sungai Musi mendapat perhatian Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin.

Gubernur Alex Noerdin mengungkapkan, selama ini untuk pengerukan alur pelayaran sungai Musi tergantung pada dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Untuk pengerukan sungai Musi diusulkan pakai dana APBN? Capek deh. Dana pengerukkan sudah kita usulkan terus ke pemerintah pusat. Jika ingin menggunakan dana sendiri untuk pengerukan sungai Musi kita bisa lakukan,  asalkan diberi kewenangan lebih dari pemerintah pusat  namun bukan berlebihan,” kata Alex Noerdin, Selasa (29/4).

Gubernur  menjelaskan, pendangkalan sungai Musi telah menjadi perhatian pemerintah provinsi. “Justru kita khawatir jika sungai kebanggaan masyarakat bumi Sriwijaya ini bisa lenyap dimakan usia karena tidak diurus pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, dulu anak sungai Musi jumlahnya sangat banyak mencapai 99 anak sungai yang tersebar di Sumatera Selatan. Sekarang sudah tinggal belasan anak sungai saja. Dia menjelaskan, bukan tidak mungkin kalau sungai Musi kelak juga tinggal nama jika dibiarkan terus tanpa diperhatikan.

Ketua INSA Sumsel Kurmin Halim menjelaskan, saat ini pendangkalan sungaiu Musi telah menggangu pelayaran kapal yang berdiameter besar dan kini sulit bisa merapat ke pelabuhan Boom Baru, Palembang.

“Yang ideal dan normal bagi pelayaran di sungai Musi kedalaman alur sungai di atas 12 meter baru kapal besar bisa berlayar. Sekarang kedalaman sungai Musi sudah dibawah 10 meter atau yang kedalamannya hanya tujuh meter sehingga mengganggu aktivitas pelayaran,” kata Kurmin Halim yang juga pengusaha kapal dan transportasi pelayaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika