REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya tengah mendalami lebih intens caleg-caleg yang sudah terpilih dalam pemilihan legislatif kemarin. Hal itu terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan pada caleg-caleg tersebut pada masa pileg kemarin.
"Kita akan mendalami lebih intens terhadap nama-nama dan profil yang saat ini terpilih," ujar Ivan kepada wartawan di kantornya, Gedung PPATK, Jakarta, Rabu (30/4).
Ia menuturkan pihaknya menelusuri transaksi keuangan para caleg terpilih yang mencurigakan berdasarkan database yang ada. Pihaknya, mengaku tidak memilih-milih profil caleg yang terpilih dalam menelusuri transaksi keuangan.
Menurutnya, pihaknya akan menelusuri transaksi keuangan para caleg yang terpilih tidak hanya ditingkat pusat. Termasuk di daerah akan dikerjakan oleh PPATK. Ivan mengatakan pihaknya melihat kecenderungan transaksi mencurigakan sesuai dengan potensi daerah seperti daerah pertambangan. Serta, daerah yang banyak hutan dan industri. Ada korelasi kekayaan alam yang dimiliki dengan penyimpangan si terlapor.
Ia menambahkan pada masa kampanye kemarin, pihaknya sudah mendapatkan temuan transaksi mencurigakan. Pihaknya mengaku tengah mendalami dan melakukan penelaahan dengan riset. Menurutnya, seluruh aktivitas caleg itu nanti kita intensifkan yaitu orang yang terpilih.
Beberapa nama caleg terpilih adalah incumbent. Serta, transaksinya besar-besar lebih dari 70 milliar. Ia menjelaskan tujuan transaksi para caleg terpilih tersebut perlu lebih didalami. Jika tidak benar dalam mendapatkannya maka perlu ada perampasan aset.
Terkait dengan kasus Hadi Poernomo, Ivan mengatakan pihaknya secara prinsip menindaklanjuti terkait penelusuran transaksi keuangan yang mencurigakan Hadi Poernomo. Menurutnya, pihaknya selalu berusaha memproses serta membantu. Ia mengaku pihaknya sudah ada komunikasi dengan KPK terkait kasus itu. "Tanpa diminta, (PPATK) sudah melakukan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika