REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Kebangkitan Bangsa menginginkan adanya koalisi yang ramping dan solid dalam pemerintahan kedepan, setelah pengumuman koalisi partai tersebut dengan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem untuk mengusung Joko Widodo sebagai bakal calon presiden.

"Kalau menerima partai baru atau tidak itu hak penuh PDI-P, Bu Mega (Megawati Soekarnoputri), dan Jokowi namun PKB ingin kerja sama yang ramping dan solid," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Jumat.

Hal itu diungkapkan terkait peluang masuknya Partai Golkar dalam koalisi yang dibangun ketiga partai tersebut. Karding menilai koalisi ketiga partai itu sudah cukup membuat pemerintahan yang nanti di pimpin Jokowi efektif dan solid. Hal itu menurut dia, melihat sejarah koalisi di Indonesia bahwa pemerintahan sebenarnya relatif efektif.

"Maksudnya tidak ada undang-undang mandeg kecuali atas kesepakatan dua pihak pemerintah dan parlemen. Tidak ada anggaran yang disepakati kecuali kesepakatan dua pihak," ujarnya.

Dia menjelaskan koalisi yang dibangun PKB saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama parpol yang mengusungnya, hanya sepakat pada "platform" namun tidak dalam agenda politik bersama. Karding mencontohkan "platform" parpol koalisi untuk bersama-sama sepakat memerangi korupsi namun caranya bagaimana yang belum dirumuskan.

"Ke depan yang perlu dilakukan adalah menyamakan persepsi mengenai langkah dan cara bukan sekedar cita-cita," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menemui Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman mantan Presiden RI itu di Jalan Teuku Umar pada Kamis (15/5). Ical menyatakan dalam pertemuan itu dibahas mengenai kemungkinan koalisi antara partainya dengan PDIP terutama menyamakan pendapat untuk membangun kerja sama di pemerintahan kedepan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika