REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Seorang pejabat senior PBB mengatakan pada Rabu (20/5) bahwa 127 orang telah tewas dalam beberapa pekan kerusuhan di bagian timur dan selatan Ukraina, sehingga menyulitkan negeri itu untuk menyelenggarakan pemilihan presiden pada Ahad.

Ivan Simonovic, Asisten Sekretaris Jenderal PBB Urusan Hak Asasi Manusia, mengeluarkan pernyataan itu saat berbicara kepada wartawan di luar ruang Dewan Keamanan PBB. Simonovic telah memberi penjelasan kepada dewan 15-negara itu mengenai situasi saat ini di Ukraina Timur, setelah kunjungannya ke Ukraina pada 14-19 Mei.

"Ada banyak kasus penahanan tidak sah, penculikan --terutama terhadap wartawan serta anggota komisi pemilihan umum-- yang tentu saja akan membuat pemungutan suara di bagian timur negeri tersebut jauh lebih sulit," katanya.

"Selain situasi keamanan yang sulit di bagian timur negeri tersebut, kondisi bertambah buruk akibat meningkatnya kejahatan umum," katanya

"Tambahan pula, hak sosial dan ekonomi rakyat kian terpengaruh," kata Simonovic, sebagaimana dikutip Xinhua, Kamis. Ia memberi contoh kekurangan obat dan bahaya dari disepelekannya layanan sosial di wilayah tersebut.

Simonovic juga memperingatkan tentang "gelombang orang yang kehilangan tempat tinggal" dari bagian timur republik bekas Uni Soviet itu.

Selama kunjungannya ke Ukraina, Simonovic mengatakan pemantau PBB telah mendokumentasikan 112 kasus penahanan yang melanggar hukum, dan kondisi serta keberadaan 49 orang masih tak diketahui.

"Pelanggaran semacam itu secara jelas menunjukkan tak berfungsinya hukum dan peraturan di bagian tersebut di negeri ini," kata pejabat PBB itu dalam satu taklimat di Kiev, Ibu Kota Ukraina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika