REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Salah seorang politisi Australia, Ted Baillieu, menilai perlunya melawan praktik mahar. Menurutnya, dengan menghapus mahar berarti mengeliminasi terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga.
"Yang kita bicarakan secara fundamental di sini adalah mengenai KDRT dan kekerasan dalam rumahtangga disebabkan oleh banyak hal dan kita harus melakukan apapun untuk menghapusnya," jelasnya, baru-baru ini.
Terpisah, seorang psikiater Dr Manjula O'Connor menyatakan, saat ini sejumlah perempuan imigran di Australia tidak bisa meminta jika praktik mahar sebagai aksi kriminal. Ini terjadi karena Peraturan Hukum di Australia tidak mengenal kata mahar.
"Kami ingin kata tersebut dalam UU sehingga baik perempuan maupun laki-laki akan paham bahwa (mahar) tidak bisa diterima di Australia," kata Dr Manjula.
Cara yang lebih besar untuk mencegahnya adalah melalui persyaratan visa. "Saya telah meminta Menteri Sosial Australia Kevin Andrews untuk membuat perubahan sehingga semua bentuk pemberian, permintaan or penerimaan mahar bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran visa, sehingga jika hal-hal tersebut terungkap maka bisa membahayakan kondisi visa mereka," jelasnya.
Siapapun yang berbuat KDRT, katanya, berarti melakukan tindakan kriminal dan perlu membuat hal tersebut sebagai bagian dari pemahaman budaya.
"Mahar hanyalah salah satu tindakan kekerasan terhadap perempuan. Tetapi praktik itu bisa mengarah pada kesenjangan, tidak hormat pada perempuan dan membuat mereka tampak kurang berharga," ujar Dr O'Connor.
Baik Manjula maupun Baillieu sepakat bahwa masalah ini bukan hanya persoalan di kalangan komunitas India.