REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Kandidat presiden Joko Widodo mengatakan akan membuat sistem penyelenggaraan haji berbasis elektronik jika dirinya terpilih sebagai presiden pada Pemilu Presiden 2014.

"Yang harus dibangun itu sistem. Semua harus di-e-kan semua. E-budgeting, e-purchasing, e-procurement, e-audit. Hal-hal yang berhubungan dengan perizinan harus melalui izin online. Itu yang harus dibangun," kata calon presiden yang akrab disapa Jokowi ini di Banjarmasin, Ahad (25/5),

"Kalau sistem sudah dibangun, maka manajemen kontrol juga bisa diperkuat. Hanya itu saja yang kita butuhkan sekarang," kata Jokowi menambahkan.

Ke depan, Jokowi mengatakan penyelenggaraan haji tidak akan tergantung pada sumber daya manusia (SDM) semata yang rawan penyelewengan. Jokowi berharap dengan penyelenggaraan haji melalui sebuah sistem online akan lebih transparan.

"Kita ingin perbaiki kelembagaannya karena haji itu perlu diperbaiki sehingga semuanya bisa manfaat bagi ummat," kata mantan walikota Solo ini.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyinggung soal pengintegrasian kelembagaan yang mengurus haji dan zakat. "Baik haji maupun zakat karena itu sebuah potensi. Zakat itu potensi sangat besar. Tapi karena pengelolaannya sendiri-sendiri jadi kekuatan tidak tampak," katanya.

Saat ditanya terkait kasus korupsi di Kementerian Agama (Kemenag) yang menyeret Menteri SDA sebagai tersangka KPK, Jokowi enggan berkomentar tentang hal itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika