Selasa 27 May 2014 13:15 WIB

Kampanye Hitam Wajar, Tapi Tak Mendidik

Kampanye hitam.   (ilustrasi)
Foto: Antara/ Saiful Bahri
Kampanye hitam. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik Triyono Lukmantoro mengatakan kampanye hitam dalam politik adalah hal yang wajar dilakukan tetapi tidak akan memberikan pendidikan politik yang positif bagi masyarakat.

"Wajar karena pasti ada pihak yang mencari kekurangan calon tertentu. Kampanye hitam menjadi tidak sehat dan tidak mendidik karena materi yang digunakan cenderung SARA," kata Triyono Lukmantoro dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/5).

Triyono mengatakan kampanye hitam juga menunjukkan cara berpolitik yang tidak berkualitas dan tidak cerdas. Sebab, kampanye hitam yang menyerang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sangat tidak mendidik dan tidak tepat diterapkan di Indonesia. "Indonesia adalah negara yang pluralis. Banyak suku dan agama. Tentu hal yang berbahaya kalau SARA menjadi materi untuk kampanye hitam," ujarnya.

Kampanye hitam menjadi suatu hal yang berbahaya dalam berpolitik juga disebabkan sumber yang tidak jelas. Triyono mengatakan kampanye hitam biasanya tidak dilakukan oleh tim sukses calon-calon yang bersaing.

"Tim sukses dan calon yang bersaing pasti lebih memilih mengadu visi dan misi. Kampanye hitam mungkin dilakukan oleh pendukung yang tidak masuk dalam tim sukses, tetapi tidak jelas siapa. Karena tidak jelas sumbernya, maka kampanye hitam seperti surat kaleng," tuturnya.

Karena itu, Triyono mengatakan kampanye hitam secara komunikasi politik juga tidak etis. Etika komunikasi, kata dia, mengedepankan keterbukaan dan kejujuran. Dalam etika komunikasi, harus jelas siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan dan untuk siapa ditujukan.

"Kampanye hitam pasti muaranya adalah menebar kebencian karena menjelekkan dan merendahkan martabat pihak lain," ujarnya.

Sebelumnya calon presiden Joko Widodo sempat menjawab kampanye hitam yang dialamatkan kepadanya. Jokowi --panggilan akrab Joko Widodo-- mengatakan dirinya adalah bagian dari Islam yang "rahmatan lil alamin".

Pesaing Jokowi, Prabowo Subianto, juga memiliki cara tersendiri untuk menjawab kampanye hitam yang mempertanyakan kewarganegaraannya. Prabowo memilih melaporkan kampanye hitam yang dialamatkan kepadanya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement