REPUBLIKA.CO.ID, KOTABARU -- Legislator Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengingatkan Dinas Peternakan setempat meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan sosial ternak sapi kepada masyarakat.
"Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dan penyelewengan. Penyaluran bansos berupa ternak sapi yang pengawasannya oleh Dinas Peternakan, kita lakukan rapat dengar pendapat atau hearing," kata Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, HM Faruk, Kamis.
Karena, sebut dia, penyaluran dana bansos ditemukan banyak kasus penyelewengan yang pada akhirnya melibatkan beberapa pihak terkait.
Oleh sebab itu, menurut HM Faruk, sebelum ada temuan pelanggaran, sebagai langkah antisipasi perlu koordinasi dengan pihak terkait khususnya Dinas Peternakan selaku pihak yang berkompeten dalam hal ini.
Lebih lanjut praktisi Partai Golkar ini menjelaskan, dari hasil hearing, dinas peternakan belum bisa memberikan penjelasan secara tuntas terkait penyaluran hewan ternak yang direalisasikan pada 2013.
Sebab, menurut dinas, meski tidak banyak yang bermasalah, namun di lapangan ada beberapa masalah yang dihadapi dengan berbagai alasan, di antaranya ternak sapi yang mati, tidak eksisnya kelompok tani penerima bantuan dan lain-lain.
"Diakui dalam program ini ada beberapa masalah, namun banyak juga yang berjalan lancar, seperti bantuan yang kami serahkan kepada masyarakat di daerah pemilihan 3," ungkap HM Faruk seraya menjelaskan bahwa penyaluran bansos tersebut notabene dana aspirasi dewan yang harus disalurkan kepada masing-masing dapil.
Faruk menegaskan, pelaksanaan hearing yang diikuti Kepala Dinas Peternakan Kotabaru dan jajarannya tersebut bukan berarti ada penyelewengan, tapi lebih karena langkah antisipasi pengawasan agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari.
"Karena dinas peternakan belum bisa menjelaskan secara tuntas atas penyaluran bansos periode 2013, maka anggaran 2014 harus ditunda dulu," terang Faruk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika