REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) mendukung rencana penutupan Gang Dolly oleh pemerintah kota Surabaya (Pemkot Surabaya). Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini merencanakan penutupan gang dolly akan dilakukan pada tanggal 19 Juni mendatang.
Ketua pengurus pusat Muslimat NU yang juga koordinator rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Muslimat NU, Mursyida Thahir mengatakan, kegiatan prostitusi di gang dolly sangat menghawatirkan. Sebab, kata Mursyida, kegiatan tersebut berdampak besar terhadap kehidupan anak-anak di lingkungan Gang Dolly.
Mursyida menuturkan, Muslimat NU menghawatirkan dampak kegiatan gang dolly terhadap perilaku anak-anak. Dengan alasan tersebut, kata Mursyida, melalui Rakernas dan Muslimat NU mendukung penutupan tersebut. Menurutnya, kegiatan prostitusi merupakan perbuatan zina.
Maka itu, lanjut Mursyida, maka harus ada hukum negara yang bisa mengatasi masalah tersebut. Dengan kondisi saat ini yang dibarengi dengan maraknya kasus pemerkosaan maka, “hukum negara harus diterapkan dengan tegas,” ujar Mursyida, kepada Republika, Senin (2/6).
Dijelaskan Mursyida, hukum negara atau Tanzir bagi pelaku perzinaan apabila sudah dalam kondisi memperihatinkan maka, boleh dilakukan dengan sangat keras. Sebab, kata, Mursyida, kegiatan prostitusi dan pemerkosaan merusak moral dan martabat bangsa.
Mursyida menganggap kegiatan prostitusi maupun pemerkosaan merupakan perusak nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, lanjut Mursyida, Undang-undang hukuman mati harus dilakukan. Mursyida beralasan, meskipun UU hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) namun, UU tersebut dibutuhkan apabila situasi terlalu menghawatirkan.
Selain itu, kata Mursyida, UU tersebut juga untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, lanjut Mursyida, dalam hasil rekomendasi Rakernas dan Mukernas Muslimat NU menghasilkan agar keluarga memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya menjaga kehormatan.
“Bukan mengajarkan pendidikan seks,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika