REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Penutupan lokalisasi prostitusi Dolly yang semula 19 Juni dimajukan menjadi 18 Juni 2014. Alasannya, karena Mensos Salim Segaf Al Jufri ingin menghadiri langsung penutupan Dolly.
Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Supomo mengatakan, mensos sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk menutup Dolly. Untuk itu, ia ingin hadir pada saat penutupan.
"Namun karena mensos akan menghadiri acara di Pulau Papua pada 19 Juni 2014 maka dia berkeinginan penutupan Dolly dimajukan jadi 18 Juni 2014. Nanti setelah penutupan, dia bergeser ke Papua," katanya di Surabaya, Selasa (3/6).
Supomo menekankan, pemkot akan tetap menutup Dolly. Meski pun ada warga yang menolak lokalisasi itu ditutup.
Menurutnya, tak butuh persetujuan warga untuk menutup Dolly. Karena landasan hukum yang dimiliki jelas. Yaitu peraturan daerah nomor 7 tahun 1999 mengenai larangan difungsikannya rumah tinggal atau bangunan menjadi tempat asusila.
"Ibaratnya saya telah melanggar marka jalan dan ada polisi yang menilang saya. Polisi tidak perlu menunggu persetujuan saya untuk ditilang karena saya jelas melanggar," katanya.
Namun untuk teknis penutupan Dolly, ia memastikan tidak ada yang berubah. Termasuk rencana alur anggaran untuk kompensasi Dolly dari kemensos sebesar Rp 8 miliar.
Dana itu nanti masuk ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Ini merupakan lembaga pelaksana kegiatan itu. LKS telah bekerja sama dengan Bank Jatim untuk membantu pembayaran kompensasi di lapangan.
Anggaran yang disiapkan Kemensos untuk membayar kompensasi pekerja seks komersial (PSK) Dolly-Jarak sekitar Rp 8 miliar.
Artinya, setiap PSK Dolly mendapatkan Rp 5 juta. Saat ini sedikitnya ada 1.400 PSK yang telah terverifikasi.
Supomo menambahkan, pemprov telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 juta lebih untuk kompensasi mucikari Dolly. Nantinya setiap mucikari mendapatkan Rp 5 juta.
"Jumlah kompensasi yang diterima PSK mau pun mucikari Dolly Sama dengan mucikari dan PSK di lokalisasi Surabaya yang lain," ujarnya.
Uang tersebut, kata dia, akan diberikan setelah deklarasi penutupan Dolly. Untuk itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah berkoordinasi dengan mensos dan berharap agar uangnya cair pada saat penutupan.
Kalau pun uangnya cair sebelum Dolly ditutup, kata dia, maka akan segera dibagi tanpa menunggu penutupan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika