REPUBLIKA.CO.ID,BANGKOK – Militer Thailand kini semakin gencar bergerak memimpin pemerintahan. Militer Thailand tengah melakukan perombakan untuk menghentikan kekuasaan pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
Upaya ini dilakukan untuk menghentikan dukungan terhadapnya dan memastikan kelompoknya tidak akan kembali berkuasa. Militer mengatakan pihaknya harus mengambil langkah dan mengganti pemerintahan yang terpilih setelah protes terjadi selama berbulan-bulan.
Menurut Dewan Perdamaian dan Ketertiban Nasional (NCPO), sebanyak 13 gubernur pun telah dipindahkan. Mayoritas dari mereka berasal dari daerah yang pro-Thaksin.
Tak hanya itu, junta Thailand pun juga merombak kepolisian yang dinilai sebagai benteng pertahanan pendukung Thaksin dan Yingluck. Setidaknya 17 petinggi kepolisian telah dipindahkan dalam beberapa pekan terakhir ini, termasuk pejabat tinggi di Departemen Khusus Investigasi.
Namun, juru bicara baik kepolisian dan militer membantah bahwa pembersihan politis sedang dilakukan. “Penunjukan ini bukanlah bersifat politis. Penunjukan mereka telah sesuai,” kata wakil juru bicara militer Winthai Suvaree.
Meskipun begitu, seorang pejabat senior Thailand menggambarkan situasi ini dengan pandangan berbeda. “Terdapat pembersihan secara sistematis untuk memastikan bahwa posisi yang dipindahkan itu akan bekerja sama dengan militer,” kata pejabat polisi senior Bangkok. “Artinya memindahkan orang-orang yang menjadi sekutu Thaksin,” tambahnya.
Selama ini, kepolisian Thailand berada di bawah komando perdana menteri. Kepala kepolisian nasional, Watcharapol Prasarnrajkit, mengatakan kepolisian dapat dirombak agar membuatnya bebas dari intervensi politik. Sayangnya ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hal ini.
Thaksin sendiri telah digulingkan dalam kudeta pada 2006 dan konstitusi saat itu kembali diambil alih oleh militer untuk membatasi pengaruh politiknya. Namun, beberapa tahun kemudian Yingluck merebut kekuasaan setelah memenangkan pemilu 2011.
Saat ini, militer sepertinya ingin memastikan agar keluarga Thaksin tidak dapat kembali berkuasa. “Mereka akan mengakhiri apa yang telah mereka mulai pada 2006. Mereka akan menghalangi para pendukung Thaksin kembali berkuasa,” kata Kan Yuenyong, seorang pengamat politik di Siam Intelligence Unit.
Militer Thailand sebelumnya telah menahan sejumlah politisi dari kedua belah pihak. Selain itu, mereka juga menutup stasiun radio serta membekukan sejumlah rekening bank. Pihaknya juga telah menjamin pinjaman sekitar 1.5 miliar dolar untuk dibayarkan kepada petani beras atas kisruh skema beras dari program pemerintahan Yingluck.
Sementara itu, para pengamat mengatakan penggantian para pejabat tinggi tersebut merupakan langkah awal untuk mengeluarkan Thaksin dari kehidupan politiknya. “Kelompok elit telah mengatur untuk membatasi pengaruh Thaksin,” kata Yuenyong.
Di sisi lain, junta Thailand mengatakan para negara tetangganya memberikan dukungan terhadap pemerintahannya. Juru bicara militer Yongyuth Mayalarp, dikutip dari BBC, mengatakan Cina dan Vietnam telah memberikan dukungannya dan kondisi ini tidak akan mempengaruhi hubungan antar negara. “Mereka berharap situasinya akan segera kembali normal,” katanya.
Sedangkan, Myanmar secara terpisah menyatakan pengakuannya terhadap pemerintahan Thailand. “Thailand adalah negara yang berdaulat dan pemerintahan militer telah disahkan oleh rajanya,” kata Aung Linn, direktur jenderal Kemenlu Myanmar.
Meskipun begitu, puluhan negara lainnya pun telah mengecam kudeta militer Thailand dan mengeluarkan peringatan perjalanan ke negara itu. Sejumlah negara Barat juga menyatakan kecamannya serta mengurangi hubungan dengan Thailand. Bahkan, Australia dan AS telah menangguhkan latihan militer gabungan.
Para pejabat militer pun mengatakan mereka akan mengunjungi sejumlah negara untuk memberikan penjelasan atas langkah kudeta yang diambil serta memaparkan rencananya untuk Thailand. Selain itu, mereka juga melaporkan industri pariwisatanya telah terganggu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika