REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH-- Presiden Palestina pada Kamis berikrar akan menanggapi dengan cara yang tak pernah terjadi sebelumnya rencana Israel untuk membangun 1.500 unit rumah di Jerusalem Timur dan Tepi Barat.
Nabil Abu Rdeinah, Juru Bicara Presiden Palestina, mengatakan dalam satu siaran pers bahwa Israel harus menyadari kegiatan permukimannya ditolak, dan memperingatkan tentang reaksi yang tak pernah terjadi sebelumnya atas kebijakan semacam itu.
Ia menambahkan tindakan tersebut dilakukan setelah masyarakat internasional mengakui pemerintah persatuan nasional Palestina, yang diumumkan belum lama ini dan ditentang oleh Israel.
"Takkan ada perdamaian ketika Israel melanjutkan kegiatan permukimannya," kata Nabil sebagaimana dikutip Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis petang.
Kementerian Perumahan Israel pada Kamis melanjutkan rencana untuk membangun 1.500 rumah baru di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur sebagai tanggapan atas pemerintah persatuan baru Palestina.
Menurut Menteri Perumahan Israel Uri Ariel, rumah baru tersebut adalah tanggapan atas pemerintah persatuan nasional Palestina, yang diambil sumpahnya pada Senin (2/6) di Ramallah. Pernyataan tersebut dari Kementerian Perumahan Israel itu menyatakan 1.100 rumah akan dibangun di Tepi Barat dan 400 unit di permukiman Yahudi di Jerusalem Timur.
Israel menduduki daerah Tepi Barat dalam Perang Timur Tengah 1967 dan mencaplok Jerusalem Timur. Kedua wilayah tersebut direncanakan sebagai Negara Palestina pada masa depan tapi permukiman Yahudi akan membuat Palestina kesulitan membentuk kesatuan wilayah.
Namun keputuan Kementerian Perumahan Israel itu dikecam oleh Menteri Kehakiman dan Kepala Perunding Israel Tzipi Livni pada Kamis, yang mengatakan keputusan tersebut adalah kekeliruan lain kebijakan yang hanya akan menambah sulit bagi kita untuk menghimpun dukungan dunia melawan Hamas, demikian laporan harian Ha'aretz.
"Pembangunan ini adalah hukuman yang didapat oleh orang Isrel akibat kehadiran Habayit Hayehudi (Rumah Yahudi) dalam pemerintah Israel, dan bukan akibat kehadiran Hamas di Pemerintah Palestina," Livni menambahkan.
Setelah tujuh tahun permusuhan, Faksi Fatah dan Hamas rujuk dan membentuk pemerintah persatuan, yang terdiri atas toknokrat tanpa afiliasi politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika