REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sebanyak 30 kepala daerah, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program transmigrasi yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yakni, terdiri dari 17 gubernur dan 13 Bupati/Walikota dari seluruh Indonesia. Bentuk dukungan tersebut, dituangkan dalam Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama antara bidang transmigrasi dalam lingkup Kerja Sama Antar Daerah (KSAD), pimpinan daerah pengirim dan penerima transmigran.
“Penandatanganan KSAD ini merupakan legalisasi untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen pemerintah daerah,'' Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat menyaksikan penandatangananMoU bidang ketransmigrasian di Bandung Kamis (19/6).
Komitmen tersebut, kata dia, berasal dari pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang menjalin kerja sama di bidang Ketransmigrasian. Tujuh belas gubernur yang menyatakan dukungannya terdiri dari tujuh provinsi pengirim transmigran. Yakni, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Sementara sepuluh provinsi penerima transmigran, kata dia, adalah Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku.
Dikatakan Muhaimin, untuk penandatanganan kerja sama antar daerah di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari delapan kabupaten/kota pengirim transmigran. Yakni, Kota Bandung, Kuningan, Cirebon, Grobogan, Kulonprogo, Nganjuk, Ngawi, dan Banyuwangi. Selain itu, ada juga lima kabupaten/kota penerima transmigran yang mendatangani. Yakni, Buton, Kayong Utara, Kuburaya, Boalemo, dan Banggai Kepulauan.
Muhaimin mengatakan, Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah memberikan dukungan dan komitmen terhadap penyelenggaraan transmigrasi selama ini. Karena, penyelenggaraan transmigrasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika