REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Rajagukguk menyatakan, Indonesia akan mengalami kemunduran jika dipimpin presiden yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Pada Pilpres, masyarakat diminta tidak menggantungkan harapan terhadap capres yang terlibat pelanggaran HAM termasuk para mantan jenderal," kata Maruli yang menjadi juru bicara Koalisi Melawan Lupa di depan Istana Negara Jakarta, Kamis (26/6).

Maruli berorasi di hadapan sejumlah keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997-1998, tragedi Aceh, Lampung, Tanjung Priok dan Papua, serta aktivis anti pelanggaran HAM. Sejumlah aktivis itu menuntut pemerintah mengadili pelanggar HAM berat pada masa lalu di Indonesia.

Selain itu, pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili pelaku penculikan terhadap aktivis dan masyarakat sipil lainnya. Sejauh ini, para aktivis dengan menggelar aksi 'Kamisan' ke-357 di depan Istana Negara sejak delapan tahun lalu untuk menyampaikan tuntutan pencarian orang hilang dan mengadili pelanggar HAM.

Sementara itu, Ketua Asian Federation Against Disappearances (AFAD) Mugiyanto menyatakan aksi demo diikuti anggota Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) Indonesia, seperti Sumatera Utara, Lampung, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan hingga Papua.

Anggota IKOHI berharap presiden periode 2014-2019 dapat menampung aspirasi keluarga korban penculikan dengan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika