REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial akan mengevaluasi bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi eks Pekerja Seks Komersial (PSK) lokalisasi Dolly dan Jarak, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Evaluasi akan dilakukan lantaran bantuan dinilai tidak sesuai harapan.

"Hingga kini belum sampai 400 orang yang mencairkan bantuan UEP," kata Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos Sonny Manalu di Jakarta, Selasa.

Lokalisasi itu resmi ditutup pada 18 Juni 2014 oleh Pemkot Surabaya, dan seremonial penutupan juga dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Hingga saat ini, masih ada PSK yang menolak dan tetap bertahan di lokasi tersebut dengan tidak mengambil bantuan dana stimulan dari pemerintah. Bahkan ada yang sudah mengambil bantuan tapi dikembalikan.

Kementerian Sosial memberikan bantuan dana stimulan untuk eks PSK di lokalisasi Dolly dan Jarak masing-masing sebesar Rp 5.050.000. Total bantuan yang diberikan Kemensos untuk dana tersebut sekitar Rp 7,3 miliar.

Sebanyak 1.449 eks PSK di data dan akan dipulangkan ke daerah asalnya seiring dengan penutupan lokalisasi tersebut.

Bantuan yang diberikan berupa dana stimulan UEP sebesar Rp 3 juta, Rp 1,8 juta untuk jadup dengan rincian Rp 20.000 per hari selama 90 hari dan Rp 250 ribu untuk transportasi mereka pulang ke kampungnya.

"Kemensos memberikan dana stimulan ini sesuai dengan ketentuannya yaitu apabila mereka bersedia pulang dan tidak kembali lagi," tambah Sonny.

Menurut Sonny, jika dalam waktu sebulan setelah penutupan dana bantuan tidak seluruhnya dicairkan, maka sisanya harus dikembalikan ke negara.

"Kita harapkan Pemkot Surabaya mempertanggungjawabkan ini ke Kemensos, karena Pemkot yang menyatakan sudah ada sosialisasi dan eks PSK bersedia dipulangkan tapi ternyata tidak. Kita akan evaluasi ini," kata Sonny.

Ikuti Whatsapp Channel Republika