REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2013 bertahan di kategori 'sedang'. Salah satu yang masih menjadi ganjalan adalah aspek hak-hak politik masyarakat.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan sesuai data IDI 2013, masih ditemukan adanya kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi.

"Itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, membakar, memblokir, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah," katanya, Jumat (4/7).

Untuk diketahui, tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, di antaranya adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-hak Politik (Political Right), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

“Untuk Indeks Demokrasi Indonesia 2013, aspek kebebasan sipil mencatat angka rata-rata nasional 79,00 atau naik 1,05 dibanding 2012, aspek hak-hak politik tercatat 46,25 turun sedikit dibanding tahun lalu 46,33, dan aspek lembaga demokrasi 72,11 atau naik 2,83 poin dibanding tahun lalu,” papar Suryamin.

BPS merilis IDI mencapai angka 63,68 dari skala 0-100.

Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan IDI tahun yang lalu 62,63.

“Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia tetap berada pada kategori ‘Sedang’,” kata Kepala BPS Suryamin dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (4/7).

Tingkat demokrasi  dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu Baik (indeks > 80), Sedang (indeks 60 - 80), dan Buruk (indek < 60). Untuk 2013, IDI mencapai angka 63,68 dari skala 0-100. Artinya, Indonesia masih berada di kategori 'sedang' untuk urusan demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika