REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Prof Tarkus Suganda,  mengatakan, sektor pertanian harus kembali diperkuat agar Indonesia menjadi negara  berdaulat, terutama di bidang pangan.  

Pernyataan itu diungkapkan Tarkus Suganda menyoroti paparan dua pasangan capres dan cawapres dalam debat putaran kelima yang mengangkat tema dalam bidang pertanian, peternakan, dan lingkungan.  Menurut dia, pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menyoroti tentang masih tingginya impor produk pertanian.

Tarkus Suganda menilai, program kerja pasangan nomor urut 1 untuk mencetak 2,5 juta  hektare sawah tak semudah membalikkan telapak tangan. Ia menyebut Program itu sulit diimplementasikan.  Ia menilai program Jokowi-JK dalam bidang pertanian lebih realistis.

 "Menambah luasan lahan memang perlu, tetapi luasannya berapa, sangat tergantung dari ketersediaan sumber air, jaringan irigasinya," ungkap Tarkus Suganda, Ahad (6/7). Menurut dia,  ekstensifikasi yang membabi buta tanpa perhitungan hanya akan jadi pembenaran untuk menambah perusakan hutan, dan menjadi lahan proyek untuk pembenaran penghamburan uang negara.

Terkait program peningkatan peternakan nasional untuk pemenuhan swasembada daging, Tarkas Suganda mengaku setuju dengan ide Jokowi tentang impor bakalan sapi dan bukan sebagai bentuk daging.  

"Adalah betul bahwa impor dalam bentuk bakalan akan menghasilkan berbagai aktivitas turunannya yang akan menciptakan lapangan kerja bagi peternak Indonesia,  antara lain; pemeliharaan, pemotongan, pengolahan," tegasnya.

Ia juga membenarkan jika impor dalam bentuk daging, maka harganya disamaratakan, sehingga menjadi mahal. Padahal dari seekor sapi menghasilkan berbagai jenis daging yang berbeda.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika