REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf presiden bidang ekonomi dan pembangunan, Firmanzah mengingatkan siapapun yang akan terpilih setelah perhitungan resmi KPU, presiden mendatang sudah ditunggu banyak pekerjaan dan agenda.
Ia menyampaikan, agenda pembangunan nasional masih menyisakan sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
Contohnya, tahun 2015, Indonesia akan memasuki babak Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memerlukan perhatian serius. Presiden dan Wakil Presiden yang dilantik pada 20 Oktober 2014 perlu mengoptimalkan kerja dua bulan sebelum memasuki tahun 2015.
"Ini tentunya bukanlah hal yang mudah," katanya, Selasa (15/7).
Tantangan lainnya terkait menjaga kedisipilinan fiskal. Disebutkan Firmanzah, pengelolaan fiskal memerlukan kehati-hatian dan kedisipilinan yang tinggi di saat ekonomi dunia masih menyisakan ketidakpastian yang tinggi.
“Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga kesinambungan fiskal sehingga ekonomi nasional dapat terus tumbuh berkualitas,” katanya.
Di saat yang bersamaan, kata Firmanzah, reformasi birokrasi perlu dipercepat untuk memangkas ekonomi biaya tinggi. Ia mengingatkan, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu potret reformasi birokrasi yang perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.
Menurutnya, sinkronisasi regulasi lintas sektoral masih menjadi kendala bagi pembangunan sektoral. Begitu pula Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu terus didorong sebagai modal bagi proses penyederhanaan regulasi.
Disamping tantangan ekonomi tersebut, menurut Firmanzah, Indonesia juga masih menghadapi persoalan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan upaya perluasan pasar lapangan kerja.
Karena itu, ada baiknya masyarakat termasuk para kandidat menyimpan energi yang besar untuk tahun-tahun mendatang. Jangan sampai energi itu habis untuk kepentingan konstelasi politik penyelenggaraan pemilu 2014.
“Kita masih membutuhkan energi yang besar menghadapi tahun-tahun mendatang. Karena itu, kita harus meniadakan dendam politik pasca Pemilu Presiden (Pilpres),” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika