REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keputusan partai Golkar untuk melakukan koalisi permanen dengan kubu Prabowo-Hatta seharusnya melalui mekanisme rapat pimpinan nasional (rapimnas). Sebab putusan itu perlu mendapatkan mandat dari para kader.

Politisi muda Golkar, Indra J Piliang mengatakan, DPP Golkar terlalu banyak melakukan pelanggaran. Ia khawatir laporan kepengurusan periode ini akan ditolak dan menjadi preseden buruk ketum Aburizal (Ical) Bakrie.

“Saran saya, jangan terlalu banyak melakukan pelanggaran. Koalisi permanen ini sudah dianggap cacat sejak lahir karena tidak ada mandat dari partai. Seharusnya melalui mekanisme rapat pleno atau rapimnas,” kata Indra, Selasa (15/7).

Apalagi posisi tawar partai Golkar menurut dia, sangat rendah dalam koalisi tersebut. Partai Demokrat saja diwakilkan ketua DPD DKI Jakarta, sedangkan Partai Golkar menghadirkan ketua umumnya dan ikut terlibat dalam penandatanganan itu.

Sebelumnya, sejumlah kader lintas generasi di Golkar menyelenggarakan jumpa pers terkait seruan penyelamatan partai di Aula Perintis Kemerdekaan, Tugu Proklamasi, Menteng. Politisi senior yang hadir antara lain Ginanjar Kartasasmita, Fahmi Idris, Andi Mattalatta dan Zainal Bintang.

Sedangkan poros muda diwakili Andi Sinulingga, Indra J Piliang dan Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai. Pertemuan tersebut menginisiasi adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan ketum Golkar karena dianggap gagal dalam berpolitik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika